SHOTATLOVECASTING

^{Anggota Komisi II DPR Azis Subekti (foto: dok ist)}

 Anggota Komisi II DPR, Azis Subekti, menekankan pentingnya negara hadir untuk menegakkan hukum dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. 

Menurut Azis, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini bisa dipahami sebagai fase sejarah, di mana negara mulai kembali turun tangan dalam persoalan dasar yang menentukan kehidupan masyarakat, bukan sekadar sebagai pengatur prosedural.

“Pemutihan utang bagi petani dan nelayan adalah contoh konkret. Negara sedang memulihkan kapasitas hidup rakyat dengan menghapus piutang macet dan mengembalikan jaminan kepada pemiliknya,” ujarnya, Jumat (16/1/2026).

Selain itu, Azis menyoroti penertiban kawasan hutan sebagai langkah penting dalam mengembalikan kedaulatan ruang. Ia mencontohkan kawasan Tesso Nilo, di mana negara membedakan secara tegas antara wilayah konservasi dan yang dapat dikelola, sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam mengatur kekuasaan.

^{Ilustrasi demo buruh}

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan pada Kamis, 15 Januari 2026, sekitar seribu buruh bakal menggeruduk Gedung DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Jakarta, untuk menggelar aksi demonstrasi.

“Buruh kembali aksi di DPR RI dan Kemnaker RI pada 15 Januari 2026 dengan membawa empat tuntutan. Selain tuntutan upah minimum, juga menolak pilkada dipilih melalui DPRD yang akan mengembalikan rezim upah murah dan merugikan buruh,” ujarnya, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, aksi pada Kamis, 15 Januari 2026, dilakukan karena hingga hari ini tidak satu pun tuntutan buruh yang dipenuhi, baik oleh Gubernur DKI Jakarta maupun Gubernur Jawa Barat, serta tidak adanya langkah konkret dari DPR RI dan pemerintah pusat dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketenagakerjaan. 

Buruh kembali turun ke jalan untuk menyuarakan empat isu utama yang menyangkut hajat hidup jutaan pekerja dan masa depan demokrasi di Indonesia.

“Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh memastikan akan kembali menggelar aksi besar-besaran pada 15 Januari 2026 di depan Gedung DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Aksi ini akan melibatkan sekitar 500 hingga 1.000 buruh yang berasal dari wilayah Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta, sebagai kelanjutan dari aksi sebelumnya pada 30 Desember 2025 dan 8 Januari 2026,” tuturnya.

Ia menambahkan, aksi 15 Januari 2026 itu akan dimulai pukul 10.00 WIB di depan Gedung DPR RI, dan sekitar pukul 15.00 WIB massa buruh akan bergerak ke Kemnaker RI. Jika tuntutan buruh kembali diabaikan, KSPI dan Partai Buruh memastikan aksi lanjutan akan kembali digelar pada 19 Januari 2026 dan seterusnya.

“Selama kebenaran dan keadilan untuk buruh tidak ditegakkan oleh lembaga-lembaga resmi negara, buruh akan terus turun ke jalan,” kata Said Iqbal.

_{Kerusuhan di Iran (Foto: AFP)}

Gelombang kerusuhan yang melanda Iran menelan korban jiwa lebih dari 500 orang. Data tersebut disampaikan kelompok hak asasi manusia (HAM) pada Minggu, 11 Januari 2026, di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Amerika Serikat (AS).

Di saat yang sama, pemerintah Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer AS jika Presiden Donald Trump merealisasikan ancamannya untuk melakukan intervensi guna membela para demonstran.

Melansir Reuters, Kelompok HAM yang berbasis di Amerika Serikat, HRANA, melaporkan telah memverifikasi kematian 490 pengunjuk rasa dan 48 personel keamanan. Selain itu, lebih dari 10.600 orang dilaporkan ditangkap. Namun, Reuters menyebutkan belum dapat memverifikasi secara independen.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf, memperingatkan AS agar tidak melakukan “salah perhitungan”. Dalam pidatonya di parlemen pada Minggu, Qalibaf menegaskan bahwa Iran akan merespons keras jika terjadi serangan terhadap negaranya.

“Jika terjadi serangan terhadap Iran, wilayah pendudukan (Israel) serta seluruh pangkalan dan kapal AS akan menjadi target sah kami,” kata Qalibaf, yang juga merupakan mantan komandan elit Garda Revolusi Iran.

_{Budhius M. Piliang}

 Budhius M. Piliang akhirnya tampil ke hadapan publik untuk memberikan klarifikasi terkait somasi dan laporan polisi yang diajukan Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat. Ia menegaskan akun TikTok @sudirowibudhiusmp yang dipersoalkan bukan miliknya.

Budhius mengaku hanya memiliki dua akun TikTok. Akun pertama menggunakan nama sesuai identitas di KTP, sementara akun lainnya baru dibuat dengan nama “Anak Sulung Mulyono.”

Budhius memaparkan kronologi komunikasi yang terjadi pada 31 Desember 2025 dengan salah satu kader Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Saat itu, Kamhar mengirimkan tautan akun TikTok @sudirowibudhiusmp dan menyampaikan rencana partai untuk melayangkan somasi serta membuka peluang menempuh jalur hukum apabila konten yang dimaksud tidak dihapus.

Budhius menjelaskan konten yang diunggah istrinya merupakan materi yang bersumber dari kanal YouTube Kajian Online. Menurutnya, konten tersebut tidak memuat pernyataan baru yang mengarah pada fitnah.

Budhius yang beritikad baik menyatakan kesediaan untuk menurunkan unggahan tersebut dengan catatan perlakuan serupa juga diterapkan terhadap konten sejenis lainnya.

Pada malam harinya, lanjut Budhius, Kamhar menyampaikan Partai Demokrat telah meminta pihak Kajian Online untuk melakukan take down. Atas dasar informasi tersebut, Budhius kemudian meminta istrinya melakukan hal yang sama dengan harapan persoalan tidak berlanjut ke proses hukum.

_{Densus 88 ungkap komunitas The True Crime Community}

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkap komunitas The True Crime Community tumbuh secara sporadis. Komunitas itu memaparkan paham ekstremisme kekerasan terhadap 70 anak Indonesia. 

“Komunitas ini tidak didirikan oleh tokoh pendiri, organisasi, maupun institusi. Dia tumbuh secara sporadis seiring dengan media digital,” ungkap Juru Bicara Densus 88 Antiteror, Kombes Mayndra Eka Wardhana, Rabu

Mayndra menjelaskan dalam komunitas itu berkumpul orang-orang dengan minat yang sama. Dari hasil identifikasi, minat itu berkaitan dengan kekerasan, sensasionalisme media, dan ruang digital transnasional.

“Yang merupakan pertemuan antara minat seseorang dengan kekerasan, sensasionalisme media, dan ruang digital transnasional,” sambung dia.

Mayndra menjelaskan, beberapa orang yang tergabung dalam komunitas ini bahkan terdeteksi sudah melakukan aksi nyata kekerasan. Mayndra memaparkan sejumlah aksi, misalnya Robin Westman (23) yang melakukan penembakan di rumah ibadah Gereja Katolik di Amerika.

_{Menkum Supratman Andi Agtas}

Mekanisme restorative justice (RJ) sudah bisa diterapkan dalam penyelesaian perkara-perkara tertentu. Hal ini menyusul telah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2 Januari 2026. 

Meskipun mekanisme ini bisa diterapkan, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan restorative justice tidak dapat diberlakukan untuk beberapa jenis tindak pidana.

“Jadi kalau untuk restorative justice itu tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi, terorisme, pelanggaran tindak pidana HAM berat, juga pencucian uang ya, termasuk kekerasan seksual,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

“Jadi itu sama sekali tidak mungkin dilakukan RJ ya sesuai dengan KUHAP yang baru,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan restorative justice pada tahap penyelidikan tetap harus dilaporkan kepada penyidik untuk diregister karena terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi.

“Pertama, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kedua, ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun. Dan ketiga, persetujuan korban, ini yang paling penting,” kata pria yang akrab disapa Eddy Hiariej.

“Jadi saudara-saudara, mau perkara apa pun, kalau korban itu tidak setuju, perkara jalan terus. Tidak ada restorasi. Kalau restorative justice itu pada tahap penyidikan atau penuntutan, maka harus saling memberitahu dan harus ada penetapan pengadilan supaya teregister, karena untuk kedua kali sudah tidak boleh,” tuturnya.

_{Banjir Rob Rendam Jalan RE Martadinata Jakut (Ist)}

Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan menyebutkan, imbas adanya pasang air laut, kawasan pesisir utara Jakarta berpotensi banjir rob. Saat ini Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara, sudah tergenang.

1. Banjir Rob

“BPBD mencatat saat ini terdapat 1 Ruas Jalan tergenang yakni Jalan RE Martadinata (Depan JIS), Kel. Papanggo, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm imbas rob,” ujarnya melalui keterangannya, Sabtu (3/1/2026).

Menurutnya, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah. Pihaknya juga berkoordinasi dengan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan.  Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat.

“Berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang Peringatan Dini Banjir Pesisir (Rob) tanggal 30 Desember 2025 – 07 Januari 2026,” tuturnya.

Yohan menambahkan, adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fenomena fase Bulan Purnama dan Perigee yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta. 

Hal tersebut menyebabkan kenaikan Pintu Air Pasar Ikan Bahaya/Siaga 1 pada Sabtu (3/1/2026) pukul 08.00 WIB dan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta.

^{SDN 1 Karang Baru Aceh Tamiang (foto: dok Polri)}

 Polri bersama masyarakat setempat terus bersinergi dalam rangka pemulihan pascabencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembersihan sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya.

Personel Brimob Polri melaksanakan bakti sosial di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Karang Baru, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan lingkungan sekolah kembali bersih dan layak digunakan setelah terdampak banjir.

Dalam kegiatan itu, personel Brimob membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, serta berbagai fasilitas pendukung agar proses belajar mengajar dapat segera berjalan normal.

Kepala SD Negeri 1 Karang Baru, Neti Suriyah, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan Polri.

“Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah mengirimkan pasukan Brimob ke sekolah kami untuk membantu membersihkan lingkungan sekolah,” kata Neti kepada awak media, Sabtu (3/1/2026).

^{Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah cek banjir di Kalsel}

Anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah, meminta agar negara benar-benar hadir mendampingi korban bencana alam hingga tahap pemulihan di wilayah tersebut. Penanganan tidak boleh berhenti hanya beberapa waktu setelah bencana alam melanda.

Hal ini diungkapkan pria yang akrab disapa Dayat El saat turun langsung meninjau kondisi pascabanjir bandang di Kabupaten Balangan, Rabu 31 Desember 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung dampak kerusakan sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan berjalan efektif.

Di lokasi terdampak, Dayat El meninjau permukiman warga, fasilitas umum, serta infrastruktur yang rusak. Ia juga berdialog dengan masyarakat untuk mendengar kebutuhan mendesak terkait logistik, layanan kesehatan, serta dukungan pemulihan ekonomi.

“Yang paling penting adalah memastikan bantuan tepat sasaran dan kebutuhan warga bisa segera terpenuhi. Negara hadir bukan hanya pada saat bencana terjadi, tetapi terus mendampingi sampai tahap pemulihan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Dayat El, dikutip Kamis (1/1/2026).

Dayat El bersama tim Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok, logistik darurat, serta layanan perlindungan sosial bagi warga terdampak.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait sangat diperlukan agar proses penanganan berlangsung cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian DPD RI bersama Kemensos RI, dengan harapan bantuan ini dapat meringankan beban warga serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat Balangan.

_{Gunung Bur Ni Telong (Foto: PVMBG)}

 Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, resmi menaikkan status aktivitas Gunung Bur Ni Telong di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) terhitung sejak Selasa, 30 Desember 2025 pukul 22.45 WIB.

Gunungapi Bur Ni Telong merupakan gunung api tipe strato dengan ketinggian puncak 2.624 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan secara administratif berada di wilayah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

Plt. Kepala Badan Geologi, Lana Saria, mengungkapkan kenaikan status ini dipicu peningkatan aktivitas kegempaan yang signifikan.

“Pada tanggal 30 Desember 2025 pukul 20.43 WIB hingga pukul 22.45 WIB telah terekam tujuh kali gempa terasa dengan lokasi berdekatan, yaitu sekitar 5 km sebelah barat daya puncak Gunung Bur Ni Telong,” ujarnya, dikutip Rabu (31/12/2025).

Gempa-gempa tersebut diikuti peningkatan gempa vulkanik. Hingga pukul 22.45 WIB, terekam tujuh kali Gempa Vulkanik Dangkal (VB), 14 kali Gempa Vulkanik Dalam (VA), satu kali Gempa Tektonik Lokal, dan satu kali Gempa Tektonik Jauh. Sementara itu, pengamatan visual pada pukul 21.44 WIB menunjukkan gunung api terlihat jelas dan asap kawah tidak teramati.

PVMBG mencatat peningkatan kegempaan di Gunung Bur Ni Telong telah berlangsung sejak Juli 2025 dan semakin intensif serta dangkal pada November hingga Desember 2025. Aktivitas ini menunjukkan adanya pergerakan magma yang mudah terpicu gempa tektonik di sekitar gunung.

Lana mengungkapkan, potensi bahaya dapat berupa terjadinya erupsi yang dipicu gempa tektonik di sekitar Gunung Bur Ni Telong ataupun terjadinya erupsi freatik tanpa disertai peningkatan kegempaan yang signifikan.

Kas138 Daftar