Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk asisten pribadi Ridwan Kamil saat menjabat Gubernur Jawa Barat, Randy Kusimaatmadja, Kamis (29/1/2026).
Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami aktivitas Ridwan Kamil semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, termasuk sumber pembiayaannya.
“Kemudian saksi juga dimintai keterangan perihal aktivitas Gubernur Jawa Barat saat itu, termasuk pembiayaannya,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Barat. Selain Randy Kusimaatmadja, tim penyidik KPK juga memeriksa lima saksi lainnya.
Mereka yakni Joko Hartoto selaku pimpinan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank BJB, Djunianto Lemuel selaku Direktur Golden Money Changer, Arti selaku pegawai Golden Money Changer, Ervin Yanuardi Effendi selaku Kepala Subbagian Rumah Tangga Gubernur, serta Wena Natasha Olivia selaku ibu rumah tangga.
MNC Lido City Bersih-Bersih Masjid di Cigombong Bogor Jelang Ramadhan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City kembali menggelar Program Peduli Masjid pada Selasa, 27 Januari 2025. Hal tersebut merupakan kelanjutan setelah tahun sebelumnya program serupa sukses dilaksanakan bersama MNC Tourism Indonesia dan MNC Peduli.
1. Bersih-Bersih Masjid
General Manager Town Management KEK MNC Lido City, Syaiful Ardiansyah, mengatakan, kali ini, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City menggelar Program Peduli Masjid di Masjid Al Azhim, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.
Ia menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kepedulian terhadap masyarakat sekitar kawasan.
“Terima kasih kepada pengurus DKM Masjid Al Azim. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya KEK MNC Lido City khususnya itu selalu melakukan program kepedulian lingkungan, salah satunya adalah dengan program peduli masjid ini,” kata Syaiful.
Dalam program kali ini, tim dari KEK MNC Lido City melakukan aksi bersih-bersih masjid yang meliputi pembersihan toilet, tempat wudhu, lantai, karpet, hingga sudut-sudut masjid yang sulit dijangkau.
“Iya, jadi program pembersihan masjid ini tidak hanya hanya dari dalam masjidnya tapi kita juga melakukan pembersihan di toiletnya, di tempat wudhu juga di halaman masjidnya,” ucap dia.
Viral di media sosial, es kue jadul yang dijual di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, diduga berbahan spons. Menindaklanjuti informasi tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan mengungkap hasil uji laboratorium forensik terhadap produk tersebut.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra mengatakan, begitu menerima laporan dari masyarakat, polisi segera bergerak melakukan pengecekan ke lokasi.
“Begitu informasi diterima, kami langsung bergerak cepat melakukan pengecekan ke lokasi. Barang dagangan milik pedagang kami amankan untuk diuji lebih lanjut, karena keselamatan masyarakat adalah prioritas,” kata Roby kepada wartawan, Minggu (25/1/2026).
Roby menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan awal oleh Tim Keamanan Pangan (Food Security) Dokkes Polda Metro Jaya, seluruh sampel makanan yang diperiksa dinyatakan aman.
“Dari hasil pemeriksaan, seluruh sampel es kue, es gabus, agar-agar, hingga cokelat meses dipastikan aman dan layak dikonsumsi serta tidak mengandung zat berbahaya,” ujarnya.
Kunjungan Prabowo ke Prancis merupakan bagian dari agenda diplomasi bilateral guna memperkuat hubungan kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis.
Setibanya di bandara, Prabowo disambut oleh Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar, serta Atase Pertahanan RI di Paris Marsma TNI Hendra Gunawan.
Prabowo kemudian melewati karpet merah dan berjabat tangan dengan para pejabat penyambut. Kepala Negara selanjutnya berjalan menuju kendaraan VVIP untuk melanjutkan perjalanan.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan proses pengisian jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan ditinggalkan Juda Agung berjalan sesuai mekanisme konstitusional dan ketentuan perundang-undangan.
Misbakhun menjelaskan, tiga nama calon Deputi Gubernur BI, yakni Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro, merupakan rekomendasi Gubernur BI Perry Warjiyo.
Rekomendasi tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan diteruskan kepada DPR RI sesuai amanat undang-undang.
“Presiden dalam hal ini tidak melakukan intervensi terhadap Bank Indonesia. Presiden hanya menjalankan fungsi konstitusional dengan meneruskan usulan Gubernur BI kepada DPR,” kata Misbakhun, Rabu (21/1/2026).
Dia menegaskan, alur pengisian pimpinan BI sudah diatur secara tegas dalam Pasal 41, Pasal 48, dan Pasal 50 Undang-Undang Bank Indonesia, sebagaimana terakhir diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Dalam kerangka tersebut, DPR menjalankan fungsi pengawasan melalui fit and proper test.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyatakan masuknya beras ilegal ke Indonesia membawa dampak yang jauh lebih berbahaya dibanding sekadar kerugian negara secara materi. Hal itu disampaikan menyusul temuan 1.000 ton beras ilegal dalam sidak di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, pada 19 Januari 2026.
Menurut Amran, keberadaan beras ilegal berpotensi besar melemahkan semangat petani untuk berproduksi serta mengancam keberlanjutan sektor pertanian nasional. Padahal, saat ini produksi beras nasional berada dalam kondisi surplus.
“Dampak yang jauh lebih berbahaya adalah efek lanjutannya, petani menjadi demotivasi untuk berproduksi, serta meningkatnya risiko masuknya penyakit melalui komoditas ilegal. Dampak tersebut jauh melampaui nilai kerugian secara materi,” kata Mentan Amran dalam keterangan resminya, Rabu (21/1/2026).
Dia menjelaskan, sekitar 115 juta petani di Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Masuknya beras ilegal di tengah surplus produksi dinilai dapat menekan harga gabah di tingkat petani, yang pada akhirnya merugikan petani secara langsung.
“Kalau misalnya harga gabah turun Rp1.000 saja, petani yang punya satu hektare sawah bisa kehilangan sekitar Rp5 juta. Yang setengah hektare bisa kehilangan Rp2,5 juta. Yang sepertiga hektare bisa kehilangan Rp1,5 juta. Bagi petani, kehilangan Rp10 ribu, Rp50 ribu, bahkan Rp100 ribu itu sangat berarti,” ujarnya.
Selain berdampak pada ekonomi petani, Mentan Amran juga mengingatkan bahaya masuknya penyakit melalui komoditas ilegal yang tidak melalui prosedur karantina. Ia mencontohkan kasus penyakit hewan di masa lalu yang menyebabkan populasi sapi nasional menyusut hingga sekitar 6 juta ekor, dengan potensi kerugian mencapai triliunan rupiah.
Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam.
“Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” ujar Pras, Rabu (21/1/2026).
Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah sejak awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
“Di mana salah satunya adalah komitmen pemerintah untuk melakukan penataan dan penertiban terhadap kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam,” ungkap Menteri Pras.
Pras menjelaskan, Presiden Prabowo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas tersebut bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban berbagai usaha berbasis sumber daya alam, mulai dari kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan.
Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan seluas 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut, sekitar 900 ribu hektare dikembalikan sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati dunia.
Termasuk di dalamnya seluas 81.793 hektare berada di Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau,” ungkap Menteri Pras.
Lebih lanjut, pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di ketiga wilayah tersebut.
Hasil percepatan audit itu kemudian dilaporkan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari London, Inggris, pada Senin, 19 Januari 2026, melalui konferensi video.
Berdasarkan laporan tersebut, Prabowo mengambil keputusan tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
“28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman,” ujar Menteri Pras.
“Serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK,” lanjutnya.
Berikut 6 perusahaan yang dinilai merusak lingkungan dan melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat:
PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) menjadi salah satu dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto.
PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) menjadi salah satu dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto. Perusahaan tersebut dinilai merusak lingkungan serta melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan di Sumatra Utara.
Saat terjadi bencana alam berupa banjir dan longsor di Pulau Sumatra, PT Toba Pulp Lestari sempat dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Perusahaan ini dituding sebagai salah satu pihak yang menjadi biang kerok terjadinya banjir dan longsor.
Namun, tudingan tersebut dibantah PT Toba Pulp Lestari melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 1 Desember 2025.
Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional perusahaan menjadi penyebab bencana ekologi,” ujar Corporate Secretary Anwar Lawden.
Namun, setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mempercepat audit dan pemeriksaan pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Hasil percepatan audit tersebut kemudian dilaporkan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari London, Inggris, pada Senin, 19 Januari 2026, melalui konferensi video.
Berdasarkan laporan tersebut, Prabowo mengambil keputusan tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wamendagri Minta Daerah Optimalkan Pemanfaatan Stadion
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan stadion sebagai upaya memperkuat ekosistem sepak bola sekaligus pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Demikian diungkapkan Wamendagri Akhmad Wiyagus saat membuka Forum Diskusi Aktual (FDA) bertema “Strategi Pengelolaan Kawasan Stadion Sepak Bola Berbasis Pemberdayaan UMKM” di Jakarta, Selasa, (20/1/2026).
Diungkapkannya, antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, berpotensi menjadikan sepak bola bukan sekadar olahraga, melainkan fenomena sosial dan ekonomi.
“Tentunya, besarnya basis penggemar ini menjadikan sepak bola bukan sekedar olahraga, tetapi juga fenomena sosial dan ekonomi kekuatan yang besar dan berdampak untuk kemajuan daerah,” ujarnya.
“Namun dalam praktiknya, ini belum dikelola secara profesional. Begitu juga kemanfaatannya oleh pemerintah daerah itu hanya semata-mata digunakan kalau ada event pertandingan tidak berkelanjutan, ya bahkan ada di beberapa daerah yang ya stadionnya tidak terpelihara sama sekali,” tandasnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, bahwa kelahiran paguyuban Senapati Nusantara berakar pada pesan Bung Karno tentang bangsa yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Hal itu diungkapkannya saat membuka secara resmi Rapat Kerja Agung di Pendapa Kridha Manunggal Budaya, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (18/1/2026).
‘’Semangat inilah yang harus terus hidup dalam upaya pelestarian Tosan Aji. Hasto merujuk pada kisah pewayangan Bima mencari Banyu Perwitosari dan perjuangan Pangeran Diponegoro,’’ kata Hasto.
Dimana kata Hasto, dalam perjalanan Bima yang digembleng melalui berbagai rintangan hingga menemukan hakikat “Manunggaling Kawula Gusti” dengan laku para empu dan pelestari Tosan Aji.
“Cerita ini relevan dengan Tosan Aji. Karena jalan ksatria itu adalah jalan penuh gemblengan lahir batin, ilmu kalakone kanthi laku,” ucapnya.
Dia mengatakan, sebagaimana Bima digembleng keyakinan dan perjuangan melawan hawa nafsu, para pelestari budaya juga melalui proses penggemblengan untuk menemukan esensi dan pamor, baik dalam hidup maupun dalam karya.
Menurutnya, Tosan Aji bukan sekadar benda pusaka. Proses penemuannya, di mana berbagai elemen logam digembleng menjadi satu hingga muncul pamor, adalah metafora kehidupan.
“Siapapun yang akan menjadi orang, maka hidupnya juga melalui gemblengan-gemblengan itu agar keluar pamornya,” ujarnya.
Terkait tema ‘Melestarikan Tradisi’, Hasto menolak anggapan bahwa pelestarian bertentangan dengan pengembangan. Justru, di dalam pelestarian terkandung konsep pengembangan (sense of development). Kekuatan suatu organisasi atau bangsa untuk bertahan lama, terletak pada ideologi yang melandasinya.
