SHOTATLOVECASTING

_{Juru masak dapur MBG di Papua dapat sertifikasi chef (Foto: Ist)}

Seorang juru masak dari dapur makan bergizi gratis (MBG) di Papua untuk pertama kalinya mendapatkan sertifikasi chef dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ia adalah Santi Abaa, warga asli Kampung Barawaikap, yang menjadi peserta pelatihan dan sertifikasi.

Pelatihan dan sertifikasi ini merupakan inisiatif perkumpulan dapur MBG di Yapen. Sejumlah tenaga dapur dan pengelola gizi dari berbagai daerah di Papua mengikuti kegiatan yang digelar di Serui. Kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi tenaga dapur MBG.

Para juru masak juga diberikan pemahaman tentang standar gizi dan keamanan pangan sesuai ketentuan nasional, bukan sekadar teknik memasak. Apalagi, mereka bertugas untuk melayani masyarakat di wilayah terpencil. 

Para juru masak juga diberikan pemahaman tentang standar gizi dan keamanan pangan sesuai ketentuan nasional, bukan sekadar teknik memasak. Apalagi, mereka bertugas untuk melayani masyarakat di wilayah terpencil. 

Santi Abaa yang bertindak sebagai relawan Dapur MBG Yayasan Kitong Bisa, mengaku bangga bisa mengikuti kegiatan tersebut dan mendapat sertifikasi. 

“Saya tidak menyangka bisa ikut sertifikasi resmi seperti ini. Biasanya kami hanya masak untuk kegiatan sosial, tapi sekarang saya belajar tentang standar gizi dan cara menyajikan makanan dengan lebih profesional. Semoga pengalaman ini bisa saya bagikan ke teman-teman di kampung,” kata Santi dalam keterangannya, dikutip Kamis (13/11/2025).

_{KPK (Foto: Dok Okezone)}

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, suap proyek pengadaan, serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, pada Selasa (11/11/2025).

Adapun enam lokasi yang digeledah terdiri dari rumah dinas Bupati Sugiri Sancoko, kantor bupati, kantor Sekda, rumah Sucipto yang merupakan salah satu tersangka, kantor BPKSDM, dan rumah adik bupati berinisial ELW.

“Dalam rangkaian giat tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Budi melanjutkan, dalam rangkaian penggeledahan tersebut juga turut diamankan uang tunai. “Di rumah dinas bupati, penyidik juga mengamankan barang bukti uang,” ujarnya.

“Barang bukti yang diamankan akan menjadi petunjuk bagi penyidik dalam proses penanganan perkara ini,” sambungnya.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka korupsi. Ia menjadi tersangka bersama tiga orang lain, yakni Agus Pranono (AGP) selaku Sekretaris Daerah Ponorogo, Yunus Mahatma (YUM) selaku Direktur RSUD Harjono Ponorogo, dan Sucipto (SC) selaku pihak swasta rekanan RSUD Ponorogo dalam paket pekerjaan di lingkungan Kabupaten Ponorogo.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga klaster dugaan korupsi, yakni dugaan suap pengurusan jabatan, dugaan korupsi proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkup Pemkab Ponorogo.

_{Kapal yang Ditumpangi Migran Rohingya Tenggelam di Malaysia, 7 Tewas dan Ratusan Hilang (Ilustrasi/Ist)}

Sebuah kapal yang membawa anggota komunitas Rohingya dari Myanmar tenggelam di dekat perbatasan Thailand-Malaysia. Dalam kejadian itu, Badan Maritim Malaysia menyatakan pada Minggu (9/11/2025), ratusan orang hilang, tujuh tewas, dan 13 orang diselamatkan.

1. Kapal Tenggelam

Tim penyelamat menyisir area seluas 170 mil laut persegi di dekat Pulau Langkawi pada Sabtu (8/11/2025), setelah sebuah kapal dengan 300 orang di dalamnya meninggalkan negara bagian Rakhine, Myanmar, tiga hari sebelumnya. Hal itu diungkap Kepala Badan Maritim untuk wilayah tersebut, Romli Mustafa.

Gambar dari badan tersebut menunjukkan seorang korban selamat ditutupi selimut dan seorang lainnya di atas tandu.

Negara bagian Rakhine yang miskin di Myanmar telah menderita konflik, kelaparan, dan kekerasan etnis selama bertahun-tahun. Sebagian besar menargetkan komunitas minoritas Muslim Rohingya. Diusir dari negara bagian Rakhine setelah tindakan keras militer brutal tahun 2017, sekitar 1,3 juta warga Rohingya hidup sebagai pengungsi di kamp-kamp padat penduduk di negara tetangga Bangladesh.

Media pemerintah Malaysia, Bernama, mengutip Kepala Kepolisian Provinsi Kedah, Adzli Abu Shah, yang mengatakan orang-orang awalnya menaiki sebuah kapal besar dari Myanmar. Namun, mereka kemudian diinstruksikan pindah ke tiga kapal yang lebih kecil, masing-masing membawa sekitar 100 orang, untuk menghindari deteksi saat mereka mendekati Malaysia.

_{Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto}

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Bhudi Hermanto, memastikan masyarakat tidak perlu resah terkait situasi Jakarta pasca ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta pada Jumat (7/11/2025) siang. Menurutnya, kondisi saat ini telah aman dan terkendali.

“Jadi kami mengimbau kepada seluruh warga dan masyarakat melalui rekan-rekan media malam ini: tidak perlu khawatir, tidak perlu resah. Semua sudah dapat dikendalikan oleh Kapolda Metro Jaya,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Bhudi menegaskan, situasi terkini, khususnya di lokasi ledakan, sudah dalam kondisi aman. Ia juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik atas peristiwa tersebut.

“Dalam hal ini kami juga menyampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat pasca ledakan ini. Jangan khawatir, kepolisian sudah melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya yang diperlukan,” katanya.

Lebih lanjut, Bhudi menambahkan bahwa salah satu langkah yang dilakukan kepolisian adalah mendirikan posko di rumah sakit tempat para korban menjalani perawatan medis. Posko tersebut berfungsi untuk memperbarui informasi terkait kondisi para korban.

_{Gubernur Riau Abdul Wahid ditetapkan tersangka}

Gubernur Riau Abdul Wahid ternyata pernah mengumpulkan Kepala UPT Jalan untuk meminta mereka patuh atas apa yang ia perintahkan. Hal tersebut ia utarakan dengan istilah ‘satu matahari’. 

“Saat dikumpulkan itulah yang bersangkutan itu menyampaikan bahwa, mataharinya adalah satu, semua harus tegak lurus pada mataharinya,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Rabu (5/11/2025). 

Asep menambahkan, dalam kesempatan tersebut, Abdul Wahid juga menyampaikan jika ada permintaan kepala dinas merupakan perintah darinya. Bagi yang tidak nurut akan dievaluasi. 

“Kata-kata dievaluasi itu diartikan oleh para kepala UPT dan yang lainnya itu ya kalau tidak nurut nanti akan diganti dan lain-lain, jadi mutasi dan lain-lain, seperti itu,” ujarnya.

Diketahui, KPK mengungkapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid meminta ‘jatah preman’ senilai Rp7 miliar dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP. 

_{Presiden Prabowo Subianto saat saksikan pengembalian kerugian negara Rp13 triliun oleh Kejagung}

Presiden Prabowo Subianto tak main-main dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya dibuktikan dengan pengembalian keuangan negara Rp13,25 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam perkara korupsi crude palm oil (CPO).

Menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, langkah Korps Adhiyaksa merupakan wujud dari dari sikap tegas Presiden Prabowo. “Mungkin karena Pak Prabowo mengatakan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika,” katanya, dikutip Senin (3/11/2025).

Kejagung, menurutnya, bukan sekadar mempidanakan pelaku, namun juga mengejar pengembalian kerugian negara. Kendati, uang tersebut tidak bisa digunakan sembarangan melainkan harus masuk APBN karena masuk kategori pendapatan negara nonpajak, sehingga dikeluarkannya pun tetap harus lewat rencana di APBN juga.

“Penegak hukum di bawah Presiden, baik kejaksaan maupun polisi bekerja keras dan terbuka. Itu bagus,” ungkapnya.

Prabowo sebelumnya menyaksikan langsung pengembalian uang kerugian negara oleh Kejagung. Pada kesempatan itu, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kerja keras penegak hukum. 

Menurutnya, uang sebanyak itu bisa dimanfaatkan untuk merenovasi 8.000 sekolah. Bahkan, bisa membangun 600 kampung nelayan.

“Kalau kita lihat ini, ini sama dengan 8 ribu sekolah kita perbaiki, 5 juta nelayan bisa hidup, lima juta. Dengan uang yang ada di sini. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu, ya, kekayaan yang diselewengkan,” kata Prabowo.

_{Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad}

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan belum mendengar secara langsung rencana Ketua Umum Projo, Budi Arie, yang bergabung dengan partainya. Ia belum bisa berkomentar terkait info tersebut.

Hal itu ia sampaikan saat Dasco menghadiri Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (1/11/2025). “Saya belum dengar langsung, nanti kalau sudah dengar langsung saya tanggapi,” kata Dasco.

Dalam kesempatan tersebut, Dasco disinggung perihal kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto. Namun, ia belum bisa memastikan.

“Saya belum tahu karena jam kepulangannya belum dikonfirmasi, apakah malam ini atau besok,” ujarnya.

Sebelumnya, Budi Arie menyatakan dirinya akan bergabung dengan Partai Gerindra. Hal itu ia sampaikan dalam sambutan pembukaan Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

“Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya,” kata Budi Arie.

_{Pemerintah Tegaskan Peran Pemda sebagai Penggerak Kopdes di Wilayah Pesisir}

 Pemerintah mendorong pemanfaatan kawasan khusus seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di daerah pesisir sebagai potensi penggerak ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 8%. Langkah ini diharapkan memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi penopang utama ekonomi biru.

Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan,Kemendagri, Amran menegaskan pentingnya forum koordinasi untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Koperasi Merah Putih yang terintegrasi dengan destinasi wisata bahari di kawasan strategis.

“Hal ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Amran saat Rakor Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di Kawasan Pesisir, di Jakarta, dikutip, Jumat (31/10/2025).

Amran berharap, dapat terhimpun data penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di wilayah pesisir berbasis sektor pariwisata.

”Hasilnya dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan model integrasi koperasi dengan pengembangan destinasi bahari di KSPN, sekaligus menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam penguatan koperasi di kawasan pesisir,”tandasnya.

Dalam sesi pemaparan, Eko Sari Budirahayu, dari Kementerian Koperasi menjelaskan bahwa pihaknya tengah berfokus pada pendampingan Business Assistant (BA) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

_{SMA Kemala Taruna Bhayangkara sebagai wujud nyata peran Polri dalam mencetak sumber daya manusia unggul (Foto: Ist)}

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) sebagai wujud nyata peran Polri dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul. Hal itu merupakan bagian dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Sekali lagi, ini merupakan komitmen Polri. Dari pimpinan hingga Bhabinkamtibmas, kami akan selalu hadir bersama masyarakat untuk membangun negeri yang kita cintai. Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya, dikutip dari siaran pers, Selasa (28/10/2025).

SMA KTB merupakan sekolah berasrama dengan kurikulum International Baccalaureate (IB) yang dipadukan dengan 12 karakter kebhayangkaraan. Berlokasi di Gunung Sindur, Jawa Barat, di bawah naungan Yayasan Pendidikan KTB dan menjadi bagian dari ekosistem sekolah unggulan Garuda, sekolah yang dirancang untuk mencetak lulusan berdaya saing global, berkarakter kuat, dan berjiwa kebangsaan.

Wakapolri mengatakan, investasi pendidikan merupakan kunci kemajuan bangsa. Ia mencontohkan Jepang dan Singapura yang mampu melesat berkat keseriusan menanamkan investasi jangka panjang di sektor pendidikan.

“Tidak ada negara hebat tanpa investasi SDM unggul. Indonesia mampu mengejar ketertinggalan negara maju dengan kerja sama, kolaborasi, dan komitmen kita semua,” ujarnya.

Sementara itu Pendiri Akademi Kader Bangsa (AKB) Miftah Sabri mengungkapkan, melalui SMA KTB, Polri berkomitmen melahirkan generasi unggul yang siap menjadi pemimpin masa depan dan membawa Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Ia menilai, membangun manusia unggul tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Dibutuhkan sinergi antarlembaga negara, yayasan pendidikan, dan masyarakat sipil agar setiap anak cerdas Indonesia memiliki akses, dukungan, dan masa depan yang layak,” ujarnya saat pembukaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA KTB tahun ajaran 2026/2027 di Gedung Utama Mabes Polri, Senin 28 Oktober 2025. 

_{NIK KTP Dipakai Orang Buat Utang Pinjol, Ini Cara Cepat untuk Blokir}

Masyarakat bisa melakukan cara ini jika NIK KTP disalahgunakan untuk utang pinjaman online (pinjol). Kini pinjol identik dengan kegiatan ilegal yang tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK sudah memperkenalkan istilah baru pindar atau pinjaman daring untuk membedakan layanan pinjol legal dari pinjol ilegal yang kini dianggap memiliki konotasi yang lebih mengarah negatif di masyarakat.

Saat ini kasus pencurian data pribadi terutama KTP yang kemudian digunakan untuk mengajukan pinjol tanpa izin semakin sering terjadi. Jika Anda mendapati NIK KTP disalahgunakan untuk utang pinjol, ada beberapa langkah cepat yang bisa diambil untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan memblokir data agar tidak disalahgunakan kembali seperti dirangkum 

1. Laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Segera buat laporan ke OJK melalui salah satu kanal resminya: Telepon: 157, WhatsApp: 081157157157 dan Email: [email protected]

Sertakan bukti yang menunjukkan penyalahgunaan, seperti notifikasi pinjaman, pesan penagihan, atau tangkapan layar aplikasi pinjol.

2. Lapor ke Kepolisian

Langkah selanjutnya adalah membuat laporan resmi ke kantor polisi terdekat. Bawa serta bukti pendukung seperti tangkapan layar aplikasi, isi pesan intimidasi dari debt collector, atau bukti tagihan yang tidak sah. Laporan ini penting sebagai dokumen hukum jika masalah berkembang ke ranah pidana.