SHOTATLOVECASTING

_{Novel Baswedan}

 Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menilai KPK akan jauh lebih mudah diintervensi setelah mendapatkan kewenangan untuk menghentikan penyidikan lewat penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Hal ini merespons penerbitan SP3 oleh KPK terhadap kasus dugaan korupsi izin tambang di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra). Perkara itu diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp2,7 triliun.

“Dengan adanya kewenangan SP3, maka KPK mudah terintervensi dalam penanganan perkaranya,” kata Novel, Minggu (28/12/2025).

Sejak awal ia mengaku tidak setuju KPK diberi kewenangan SP3 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK yang baru. Terlepas dari substansi perkaranya, menurut dia, idealnya proses pembuktian dilakukan di persidangan.

“Proses persidangan secara terbuka tentu lebih akuntabel dibandingkan dengan proses rapat tertutup untuk akhirnya dilakukan penghentian penyidikan,” ujarnya.

Tak hanya menyoal penghentian penyidikan, kewenangan yang diberikan saat ini, Novel memandang KPK juga berpotensi lalai dalam menangani perkara tertentu.

“Belum lagi dengan kewenangan SP3, KPK bisa saja tidak berhati-hati dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka,” tuturnya.

_{Hujan Jabodetabek}

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakiran cuaca di wilayah Jabodetabek didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal pada Sabtu, (27/12/2025). Namun masyarakat diimbau tetap waspada karena hujan berpotensi terjadi sejak pagi hingga sore hari.

Pada pagi hari, cuaca diprediksi berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur seluruh wilayah Jabodetabek.

Sementara pada siang hingga sore hari, kondisi berawan tebal masih mendominasi, dengan potensi hujan ringan di seluruh wilayah Jabodetabek.

Untuk suhu udara, Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada di kisaran 20–28 derajat Celsius, sedangkan wilayah Jabodetabek lainnya berkisar 24–32 derajat Celsius. Kelembapan udara terpantau cukup tinggi, antara 78 hingga 98 persen.

Masyarakat diimbau waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada pagi hingga sore hari di sebagian wilayah Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

^{Wamenkum Nilai Polisi Tak Bisa Asal Tangkap Demonstran (Aldhi Chandra)}

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, aparat penegak hukum, tidak akan mudah menjerat demonstran saat aksi unjuk rasa. Hal ini sebagaimana  ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Meski begitu, pria yang akrab disapa Eddy Hiariej ini menyampaikan, massa harus memberitahukan aksi unjuk rasa kepada pihak kepolisian. Pemberitahuan yang dimaksud bukan berarti harus mendapatkan izin.

Menurut dia, pemberitahuan ini penting agar polisi bisa mengantisipasi berbagai hal yang dapat berpotensi terjadi di lokasi unjuk rasa, seperti kemacetan.

“Supaya polisi itu bisa antisipasi mengenai arus lalu lintas, dia bisa rekayasa lalin. Karena apa, di satu sisi kita melaksanakan hak kita untuk kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi. Tapi, di satu sisi ada hak orang lain pengguna jalan,” kata Eddy, dalam kuliah hukum bertajuk “Kupas Tuntas KUHP dan KUHAP Nasional” yang digelar oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) di Jakarta Selatan, Selasa (23/12/2025).

Selanjutnya, kata dia, dalam unjuk rasa, polisi tidak bisa dengan mudah menjerat para demonstran. Meski aksi tanpa pemberitahuan namun tidak terjadi kerusuhan yang besar, pihak kepolisian tidak bisa menangkapnya.

“Kalau saya demo, tidak memberitahu, tidak ada kerusuhan, saya tidak bisa dijerat. Saya memberitahu, ada kerusuhan. Saya tidak bisa dijerat karena saya sudah beri tahu,” ujarnya.

_{Presiden Prabowo Subianto}

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya menyusun Peraturan Pemerintah (PP), sebagai respons atas polemik Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025. Langkah tersebut dinilai menegaskan sikap negara untuk memperkuat legitimasi kebijakan Polri, sekaligus menepis desakan pembatalan yang disuarakan Komite Reformasi Polri (KRP).

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menilai keputusan Prabowo mencerminkan kehati-hatian dan kesadaran konstitusional dalam mengelola hubungan antar lembaga negara.

“Pilihan Presiden untuk menyusun PP, bukan membatalkan Perpol melalui Peraturan Presiden (Perpres), menunjukkan bahwa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tidak dianggap bertentangan dengan konstitusi sebagaimana tudingan KRP,” ujar Haidar Alwi, Senin (22/12/2025).

Secara ketatanegaraan, Prabowo memang memiliki kewenangan untuk membatalkan Perpol melalui Perpres. Opsi tersebut bahkan secara terbuka didorong oleh KRP dengan dalih Perpol 10/2025 tidak konstitusional. Namun, Prabowo memilih jalur berbeda.

Ladangtoto daftar

_{Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung}

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengimbau warga yang meninggalkan Ibu Kota pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) agar selalu berhati-hati serta menaati seluruh aturan selama perjalanan.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa Jakarta terbuka bagi siapa pun yang ingin berkunjung dan merayakan Nataru di Ibu Kota.

“Secara khusus sebagai Gubernur Jakarta, saya menyampaikan bahwa Jakarta menerima siapa pun yang akan berkunjung. Jangan hanya pulang kampung, mudah-mudahan kampungnya juga di Jakarta,” ujar Pramono saat meninjau Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

Untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan penumpang, Pramono menyebut seluruh sopir bus yang akan berangkat menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari tes darah, urin, hingga pemeriksaan lainnya.

“Baik sopir utama maupun sopir cadangan, semuanya diperiksa untuk menjaga keselamatan penumpang,” ujarnya.

^{Presiden Rusia Vladimir Putin.}

Presiden Vladimir Putin mengatakan pada Rabu (17/12/2025) bahwa Rusia akan merebut lebih banyak wilayah di Ukraina dengan kekuatan militer jika Kyiv dan para politisi Eropa menolak tuntutan Kremlin dalam pembahasan proposal Amerika Serikat untuk penyelesaian konflik secara damai.

Amerika Serikat telah mengadakan pembicaraan dengan Rusia, dan secara terpisah dengan Kyiv serta para pemimpin Eropa, mengenai proposal untuk mengakhiri perang di Ukraina, tetapi belum ada kesepakatan yang tercapai. Kyiv dan sekutu-sekutu Eropa prihatin dengan tuntutan konsesi teritorial Ukraina, sementara Ukraina menginginkan jaminan keamanan yang lebih kuat.

Pada pertemuan tahunan Kementerian Pertahanan, Putin mengatakan bahwa pasukan Rusia sedang maju di semua lini dan akan mencapai tujuannya dengan kekuatan militer atau melalui diplomasi.

“Jika pihak lawan dan para pendukung asing mereka menolak untuk terlibat dalam diskusi substantif, Rusia akan mencapai pembebasan tanah bersejarahnya dengan cara militer,” kata Putin.

Rusia mengatakan menguasai sekitar 19% wilayah Ukraina, termasuk Semenanjung Krimea yang dianeksasi pada 2014, serta sebagian besar wilayah Donbas timur, sebagian besar wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, serta sebagian kecil dari empat wilayah lainnya.

_{Mantan Menteri Agama Gus Yaqut}

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, hari ini. Pemanggilan tersebut terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.

Pemanggilan tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Menurutnya, Gus Yaqut akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.

“Benar, dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji, hari ini Selasa (16/12) dijadwalkan pemeriksaan terhadap saudara YCQ, Menteri Agama periode 2020–2024,” kata Budi, Selasa (16/12/2025).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” sambungnya.

Budi meyakini yang bersangkutan akan kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik lembaga antirasuah tersebut.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Yaqut dalam perkara yang sama pada Senin (1/9/2025). Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami perihal pembagian kuota haji tambahan.

“Penyidik mendalami kronologi kuota tambahan yang kemudian, melalui keputusan menteri, dilakukan plotting atau pembagian antara kuota haji khusus dan kuota haji reguler,” ujar Budi, Senin (1/9/2025).

_{Polri Optimalkan Pemulihan Kondisi Usai Bencana Sumatera}

 Polri mengerahkan bantuan kemanusiaan dan kegiatan penunjang lainnya di tiga wilayah bencana yakni, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hal ini merupakan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya yang sedang terkena musibah.

Mabes Polri mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di antaranya beras, sembako, air mineral, kasur, tandon air dan mesin penyedot air.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmen Polri dalam misi kemanusiaan.

“Polri akan terus hadir secara optimal dalam memulihkan kondisi pasca bencana,” kata Trunoyudo,  Sabtu (13/12/2025).

Kegiatan penanganan bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar yang dilakukan Polri mulai dari menyalurkan bantuan logistik, membersihkan sekolah dan Masjid serta tempat pengajian.

Melakukan pencarian dan pertolongan korban, serta patroli malam di sekitar lokasi. Dapur lapangan Polri yang selalu memproduksi dan membagikan makanan bagi para pengungsi. Menyediakan dan mendistribusikan air bersih.

“Tim Trauma Healing Polri memberikan layanan dukungan psikologis kepada masyarakat terdampak,” ujar Trunoyudo.

Semantara, untuk di Sumut sendiri, Polres Tapanuli Tengah mengadakan service motor gratis bagi masyarakat terdampak bencana. Selanjutnya di Sumbar, Polisi melaksanakan pembuatan jembatan darurat di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

Kadobet Daftar

_{Bencana alam di Sumatera (foto: BNPB)}

 Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, meminta Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, untuk membuka identitas 12 perusahaan yang diduga merusak hutan hingga menyebabkan banjir di tiga provinsi di Sumatera. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan mengingat kegiatan usaha tersebut telah memicu bencana besar yang menelan banyak korban jiwa.

“Ini masalah bencana sebagai isu serius yang memengaruhi banyak pihak, terutama korban dan keluarga mereka. Oleh karena itu, Menteri Kehutanan harus segera mengumumkan nama-nama perusahaan yang terkait dengan bencana tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi publik,” tegas Firman, Jumat (12/12/2025).

Ia mendorong agar pengusutan terhadap perusahaan yang terlibat dilakukan secara tuntas dan transparan. Firman juga menekankan bahwa perusahaan maupun individu yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti perambahan kawasan hutan, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Bencana yang telah menelan banyak korban ini harus diusut tuntas penyebabnya sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat,” ujarnya.

_{Presiden Prabowo Subianto}

 Presiden Prabowo Subianto menyatakan, bahwa Indonesia dan Pakistan memiliki nilai-nilai serta kepentingan yang sama dalam berbagai aspek. Salah satunya, kedua negara merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia yang moderat dan inklusif.

“Kita berdua mungkin merupakan negara Muslim terbesar di dunia. Namun, Islam kita adalah Islam moderat yang mendorong inklusivitas dan toleransi,” ujar Prabowo dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, di Islamabad, Selasa 9 Desember 2025.

Selain itu, Prabowo menegaskan, bahwa Indonesia memiliki hubungan sejarah dan persaudaraan yang sangat kuat dengan Pakistan. Ia berharap hubungan baik tersebut dapat memberikan manfaat bagi rakyat kedua negara, baik saat ini maupun di masa mendatang.

“Saya pikir sangat penting bagi kita, kini dan nanti, untuk memanfaatkan sejarah serta ikatan persaudaraan ini untuk memberi manfaat bagi rakyat kita di berbagai bidang,” katanya.