SHOTATLOVECASTING

Memasuki penghujung Januari, kita akan menandai momen 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lantas, sudah ada kebiajakn apa saja yang membantu stabilitas ekonomi nasional?

Periode 100 hari pertama ini biasanya menjadi tolok ukur awal bagi masyarakat dan pengamat politik untuk menilai langkah-langkah awal pemerintahannya dalam mewujudkan visi dan program kerja ke depan.

Namun, tak bisa dipungkiri kalau awal pemerintahan baru ini banyak kebijakan trial-error yang memicu kontroversi publik, tetapi ada banyak juga kebijakan yang berhasil menuai apresiasi.

CNBC Indonesia merekap beberapa kebijakan ekonomi yang sudah dilakukan sejak Presiden Prabowo dilantik :

1. Penghapusan Utang UMKM, Petani, dan Nelayan

Salah satu kebijakan utama yang diluncurkan adalah penghapusan utang bagi UMKM, petani, dan nelayan. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban finansial sektor-sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia.

Dengan penghapusan utang, diharapkan mereka dapat fokus pada peningkatan produksi dan daya saing tanpa terhambat oleh masalah utang yang menumpuk.

Meski begitu, perlu dicatat juga ada beberapa kritik dari pengamat yang mengkhawatirkan kebijakan ini pada kelangsungan lembaga keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu pengawasan ketat agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang dan melakukan kajian mendalam mengenai sumber modal yang digunakan.

2. Peningkatan Gaji Guru dan Tenaga Pendidikan

Prabowo meningkatkan gaji guru sebagai bentuk apresiasi terhadap peran vital mereka dalam sektor pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik serta memotivasi mereka dalam menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik di seluruh Indonesia.

Berikut ini adalah rincian kenaikan gaji guru dan tenaga pendidikan:

• Guru ASN akan mendapatkan tambahan satu kali gaji pokok per tahun.
• Guru non-ASN akan mendapatkan tunjangan tetap sebesar Rp2 juta per bulan.
• Guru PPPK golongan I akan mengalami peningkatan gaji pokok menjadi Rp3.877.000.

3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil, Prabowo meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG).

Program ini sudah dimulai sejak 6 Januari lalu yang bertujuan untuk mengatasi masalah malnutrisi di Indonesia, yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan generasi mendatang.

Seiring dengan berjalannya waktu, kami menilai sudah banyak apresiasi yang didapatkan.

Namun, ada pula beberapa kritik terkait nutrisi oleh beberapa pakar ahli gizi terkait nutrisinya dan dari anak-anak yang merasa tidak suka dengan menu makanan-nya.

Hal ini menjadi satu dinamika dan evaluasi untuk jalannya program MBG ini lebih baik ke depan.

4. Penyederhanaan Pajak dan Kebijakan Pro-Investasi

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Prabowo memperkenalkan kebijakan yang menyederhanakan sistem perpajakan. Selain itu, ia juga mendorong reformasi regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan stabil, dengan tujuan menarik lebih banyak investor domestik dan asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Adapun sistem baru yang dikenalkan untuk mengelola administrasi pajak secara efisien dan efektif, adalah Coretax.

Namun, sejauh ini rasanya sistem Coretax ini belum sepenuhnya berjalan dengan efisien lantaran banyak kendala yang didapatkan oleh pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Hal ini perlu dimonitor lagi bagaimana jalan-nya program ini ke depan dalam hal perbaikan supaya proses administrasi perpajangan di Tanah Air bisa berjalan lancar.

5. Penurunan Harga Tiket Pesawat Domestik

Berikutnya, untuk mendukung sektor pariwisata dan memperlancar mobilitas masyarakat, pemerintahan Prabowo pada akhir tahun lalu sempat menurunkan harga tiket pesawat domestik.

Hal ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat ke berbagai daerah di Indonesia, serta mendorong perkembangan ekonomi lokal dan sektor pariwisata.

6. Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12%

Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, Prabowo menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12%. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan infrastruktur.

Untuk catatan saja, kebijakan ini sempat menuai kontra lantaran dinilai merugikan pelaku usaha dan masyarakat terutama kalangan menengah.

Hal itu kemudian menjadi refleksi pemerintah yang segera merevisi tarif PPN 12% lebih selektif hanya khusus untuk produk barang mewah yang dikenai PPnBM. Sejalan dengan itu, untuk mendorong pemulihan daya beli pemerintah juga menggolontorkan sejumlah stimulus yang berlaku sampai Februari 2025.

7. Revisi DHE Jadi 100%

Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, ada juga kebijakan yang direvisi terkait aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mewajibkan investor menyimpan 100% dolarnya di dalam negeri selama kurun waktu satu tahun berpotensi menambah cadangan devisa hingga US$ 90 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Dia menuturkan potensi tambahan cadangan sebanyak US$ 90 miliar diperoleh selama satu tahun. Menurutnya, keputusan ini sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto.

“Ada bisa sampai di atas 90 (billion USD)…satu tahun,” tegasnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara juga mengatakan, perpanjangan kebijakan kewajiban penempatan dolar hasil ekspor itu semakin lama akan semakin baik bagi perekonomian Indonesia, khususnya dari sisi penguatan likuiditas valas di dalam negeri.

“Artinya ada likuiditas valas yang akan masuk dan nanti simpanan valas yang meningkat di bank domestik yang diperlukan sebagai likuiditas untuk penyaluran kredit valas,” kata Bhima seusai acara Konferensi Pers Rapor 100 Hari Pemerintahan Prabowo, Selasa (21/1/2025).

Dengan mempertimbangkan aspek itu, Bhima mengatakan, maka kebijakan itu seharusnya memberi keuntungan bagi eksportir itu sendiri, sebab perbankan di dalam negeri ataupun lembaga jasa keuangan lainnya bisa semakin gencar menyalurkan kredit valas ke depannya, karena pasokan dolar tersedia lebih banyak.

“Jadi artinya kalau penyalurannya kembali lagi menjadi kredit valas yang diuntungkan adalah eksportir juga, bahkan di Thailand ini kan sudah lama kebijakan untuk DHE ditahan lebih lama,” tegas Bhima.

8. Penghematan APBN Besar-besaran

Terbaru, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Total belanja yang ia perintahkan untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah itu senilai Rp 306,69 triliun.

“Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun,” demikian tertulis dalam Inpres yang dikeluarkan Presiden Prabowo tanggal 22 Januari 2025, dikutip Rabu (23/1/2025).

Penerbitan Inpres 1/2025 ini ditujukan bagi para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, dan para Bupati atau Wali Kota. Inpres ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

singa4d

NASA menemukan cara untuk bisa terbang lebih cepat menuju Mars. Dalam temuannya, lembaga tersebut bekerja sama dengan General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) mengumumkan berhasil menguji coba bahan bakar reaktor propulsi termal nuklir (NTP).

Kantor Energi Nuklir AS menjelaskan sistem NTP akan bekerja dengan memompa propelan cair yang kemungkinan besar adalah hidrogen lewat inti reaktor. Di sana, atom uranium akan terbelah dan melepaskan panas melalui fisi.

Proses itu akan mengubah menjadi gas dan diekspansi melalui nosel untuk menjadi daya dorong. Bahan bakar baru ini bisa jauh lebih efisien dan lebih cepat.

Dalam pengujian di fasilitas Compact Fuel Element Environmental test (CFEET), NASA mencoba dengan kondisi yang ekstrem di luar angkasa. Bahan bakar mengalami siklus termal cepat pada lingkungan dengan hidrogen lebih dari 2.727 derajat celcius.

Waktu tempuh untuk misi manusia menuju ke Mars diperkirakan mencapai 6 bulan. Dengan temuan baru NASA bisa dipangkas hanya 45 hari saja, dikutip dari Daily Galaxy, Minggu (26/1/2025).

Dengan jarak tempuh yang lebih cepat bisa mengurangi risiko pada perjalanan. Beberapa tantangan perjalanan yang terlalu lama ke Mars misalnya terkait paparan radiasi kosmik, potensi kerusakan peralatan, dan dukungan medis terbatas.

“Hasil uji coba ini jadi tonggak penting untuk mendemonstrasikan desain bahan bakar yang sukses bagi reaktor NTP,” kata presiden GA-EMAS, Scott Forney.

Meski pengujian berhasil, namun masih butuh penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk menyempurnakannya. Termasuk mengintegrasikannya pada misi luar angkasa di masa depan.

Temuan baru ini bisa mewujudkan cita-cita presiden AS, Donald Trump untuk eksplorasi AS ke Mars. Dalam pidato pelantikannya dia menyinggung akan mengirimkan astronautnya ke Mars dan menancapkan bendera AS di planet tersebut.

“Tidak ada negara seperti negara kita. Orang Amerika adalah penjelajah, pembangun, inovator, wirausahawan, dan pelopor,” kata Trump dikutip dari NPR.

Elon Musk, yang ikut hadir dalam pelantikan, terlihat sumringah mendengar pernyataan Trump. CEO SpaceX yang juga punya cita-cita mengirimkan manusia ke Mars nampak tersenyum lebar dan mengacungkan jempol.

Kas138

Ucapan orang tua dapat sangat memengaruhi cara pikir dalam tumbuh kembang anak. Salah satunya adalah ucapan yang mengandung unsur mental miskin, padahal ucapan itu kerap tidak disadari terbawa saat anak meminta dibelikan sesuatu barang, yakni jawaban tersebut ialah “tidak ada uang”.

Pakar parenting Amy Morin, melalui bukunya yang bertajuk “13 Things Mentally Strong Parents Don’t Do” menyatakan hal itu. Ia berpendapat, ucapan itu bisa menjadi toksik yang tak disadari akan berdampak buruk terhadap pola pikir anak dalam menggapai kesuksesan.

Jika anak menginginkan sesuatu yang mahal, Amy menyarankan, jangan bersikeras mengatakan barang tersebut tidak akan pernah bisa dibeli karena keuangan orang tua yang terbatas. Sebaliknya, tunjukkan kepada anak bahwa Anda bisa mengelola keuangan.

Menurut Amy, ketimbang kalimat “Ayah dan Bunda enggak bakal bisa beli rumah besar untuk kita,” lebih baik Anda berkata “Ayah dan Bunda mau membeli rumah besar untuk kita suatu hari nanti, tapi enggak bisa sekarang karena uangnya belum cukup. Ayah dan Bunda mau mengembangkan keterampilan di tempat kerja dulu biar bisa dapat kenaikan gaji dan menabung,” kata Amy dikutip Sabtu (25/1/2025).

Penggunaan kalimat mengelola keuangan yang cerdas, secara tidak langsung akan membuat anak tumbuh dengan pemahaman bahwa jika mereka menginginkan sesuatu, mereka harus menabung dan menyusun skala prioritasnya. Itu merupakan salah satu modal yang dibutuhkan anak agar bisa tumbuh sukses di masa depan.

Sebaliknya, orang tua yang menggunakan kalimat bermental miskin, secara tidak langsung menyebabkan anak tumbuh dengan mentalitas korban dan mengalami rendah diri.

Anak yang terbiasa dengan mental miskin akan berpikir bahwa keadaan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa diubah dan bahwa kesuksesan serta kekayaan adalah sesuatu yang mustahil diraih. Ini tentu bisa berbahaya terhadap perkembangan anak di masa depan.

PT Pelindo Terminal Petikemas memastikan layanan kontainer di seluruh wilayah perseroan tetap berjalan normal ketika libur peringatan Isra Mi’raj dan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili Tahun 2025.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan, sebanyak 32 terminal peti kemas di bawah kendali Pelindo tetap memberikan layanan bongkar muat peti kemas dan layanan terminal lainnya saat libur panjang akhir bulan Januari 2025.

“Layanan operasional terminal tetap berjalan seperti biasanya, kami tetap melayani kegiatan bongkar muat peti kemas,” kata Widyaswendra dalam keterangan resminya, Jumat (24/1/2025).

Widyaswendra melanjutkan, para pengguna jasa peti kemas dapat menghubungi customer relation officer jika menemui kendala atau hambatan pelayanan di terminal peti kemas. Dia menegaskan, dalam pelayanan saat libur panjang nanti, Pelindo Terminal Petikemas tidak membebankan biaya tambahan atau pungutan lain di luar tarif resmi yang berlaku.

“Kami akan menindak tegas segala bentuk pungutan liar di luar ketentuan perusahaan, kepada para pengguna jasa untuk dapat melaporkan kepada kami melalui saluran whistle blowing system jika menemui kondisi tersebut,” jelas dia.

Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai angkutan logistik selama libur panjang Isra Mi’raj dan tahun baru Imlek 2576 Kongzili Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor:KP-DRJD 304 Tahun 2025, HK.201/2/5/DJPL/2025, 6/1/2025/Korlantas, 01/PKS/Db/2025.

Dalam aturan tersebut, pembatasan berlaku untuk kendaraan angkutan barang di jalan tol berupa mobil barang dengan tiga sumbu atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan atau gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, dan bahan bangunan.

Kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan tersebut meliputi kendaraan yang mengangkut BBM/BBG, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), barang ekspor/impor dari atau ke pelabuhan laut, hantaran uang, barang untuk penanganan bencana, hewan dan pakan ternak, pupuk, serta barang pokok.

Sebelumnya, para pengusaha truk logistik yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengapresiasi kebijakan pengaturan angkutan barang pada saat libur panjang Isra Mi’raj dan Imlek yang diberlakukan mulai akhir pekan ini hingga pekan depan. Sebab, truk-truk logistik tidak dilarang beroperasi di ruas non tol.

Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan mengatakan, truk barang hanya tidak diizinkan melintas di sejumlah ruas di tol saja namun masih bisa beroperasi melalui jalan arteri eksisting (non tol) dan tidak ada pembatasan operasional untuk ekspor impor.

“Sehingga kebijakan pengaturan tersebut tidak menghalangi pekerjaan kami (trucking), dan yang terpenting tidak mengganggu kelancaran delivery dan distribusi logistik sehingga pabrik juga masih bisa tetap beroperasi atau dengan tambahan lembur,” tutup dia.

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mengapresiasi pemerintah terutama Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang sudah menindak pagar laut di perairan Tangerang.

“Kami mengapresiasi dan namun demikian kami masih agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pembuatan pagar ini di lautan yang sebetulnya tidak boleh dipagar, dikapling oleh siapapun,” kata Titiek usai rapat bersama Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Wahyu Sakti Trenggono, Kamis (23/1/2025).

Ia juga meminta agar KKP bisa mengungkapkan kasus ini kepada masyarakat karena masyarakat menunggu dalang kasusnya..

“Kalau membongkar, saya rasa harus mencari tahu siapa di belakang ini. Saya sih maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya. Tapi dari kementerian, karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain. Jadi kita beri waktulah Pak Menteri, semoga dan secepat-cepatnya bisa terungkap siapa yang ada di balik semua ini,” imbuhnya.

Selain itu, pelaku juga tidak bisa lepas tangan dan tetap menanggung biaya yang ditimbulkan

“Kemarin itu ada pencabutan pagar yang mengerahkan begitu banyak aparat untuk mencabut yang 30 km ini. Tentunya ada biaya-biaya yang timbul yang cukup besar ya Pak Menteri. Kami minta agar siapapun nanti yang bersalah, yang ditemukan bersalah untuk yang melanggar hukum ini, mereka harus mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan ini,” kata Titiek.

DPR sudah cukup sepakat bahwa kementerian sudah melakukan tugasnya. Namun Titiek berharap agar kasus serupa ke depan agar lebih bisa diantisipasi lagi.

“Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Karena kami mendapatkan juga banyak di daerah-daerah lain kasus-kasus seperti ini. Mudah-mudahan jangan nunggu viral dulu baru dilakukan tindakan, tapi diantisipasi mungkin dari sekarang,” sebut Titiek.

Mengenai potensi dibentuknya panitia khusus untuk menyelesaikan kasus ini, Komisi IV DPR RI enggan terburu-buru untuk memutuskan.

“Kita lihat nanti. Kalau dari kementerian, dari aparat masalahnya sudah selesai, bisa cepat selesai. Rasanya kita tidak perlu buat pansus. Masih banyak hal-hal lain yang harus kita urusin. Jadi kita tidak perlu buang-buang energi untuk sesuatu yang mungkin Pak Menteri kementerian sudah bisa mengungkap secepat mungkin,” ujar Titiek.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk sektor Sumber Daya Alam itu merupakan suatu hal yang wajar dan masuk akal. Menurutnya aturan ini akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Kita juga dalam waktu dekat kita juga akan mewajibkan Semua perusahaan yang menerima kredit dari Bank pemerintah harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank di Indonesia, Saya kira ini hanya wajar, ini masuk akal,” kata Prabowo, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (22/1/2025).

Aturan ini rencananya akan diberlakukan pada 1 Maret 2025. Menurut Prabowo penerapan aturan ini logis dilakukan melihat pengusaha itu melakukan usaha di Indonesia. Sehingga wajar jika menyimpang hasilnya di Bank di Indonesia.

“Mereka berusaha dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia, setelah mereka berusaha dan mereka lakukan penjualan hasil penjualannya wajar kalau ditaruh di bank-bank di Indonesia,” katanya.

“Saya kira akan segera keluar dan akan berlaku kurang lebih 1 bulan dari sekarang. Jadi ini adalah sesuatu yang logis, yang masuk akal,” sambung Prabowo.

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penempatan DHE SDA dalam rekening di dalam negeri itu dilakukan wajib eksportir paling sedikit US$ 250 ribu. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kelonggaran kepada eksportir kecil yang memiliki modal dan transaksi terbatas serta untuk melindungi usaha kecil agar tetap kompetitif di pasar internasional.

Pemerintah sepakat untuk memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal tersebut usai menghadiri rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto terkait HGBT dan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/01/2025).

Namun, untuk rinciannya seperti apa, dirinya masih enggan menyebut lebih lanjut. Dia menyebut, pemerintah akan segera mengumumkannya dalam waktu dekat.

“Itu nanti akan diperpanjang, tapi akan diumumkan sendiri,” ucap Airlangga saat ditemui usai ratas di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/01/2025).

Hal senada diungkapkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, yang juga turut hadir dalam ratas dengan Presiden Prabowo.

“HGBT tadi dengan beberapa menteri sudah sepakat tapi kami belum bisa menjelaskan kesepakatan itu, tapi sudah ada kesepakatan dan insya Allah segera diumumkan,” ungkap Agus.

“Kami sepakat beberapa substansi HGBT dan kami sepakat tidak disampaikan kepada media sekarang,” jawabnya saat ditanya apa pertimbangan dari perpanjangan kebijakan HGBT ini.

Seperti diketahui, kebijakan HGBT merupakan bagian insentif dari pemerintah untuk sektor industri karena mendapatkan harga gas “murah” yang dipatok maksimal US$ 6 per MMBTU.

Saat ini ada tujuh sektor industri penikmat HGBT saat ini yaitu industri keramik, pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Summer Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, ada usulan tambahan sektor industri penikmat harga gas “murah” tersebut.

Walau belum pasti sektor industri mana yang akan ditambah menjadi penerima HGBT, Bahlil menegaskan pihaknya memastikan hal itu bertujuan untuk menambah sisi kompetitif industri di dalam negeri.

Pihaknya pun perlu mengkaji nilai keekonomiannya terlebih dahulu, termasuk apakah potensi pendapatan negara yang hilang dari kebijakan HGBT ini bisa terkompensasi dari peningkatan pendapatan dari perpajakan industri tersebut dan lainnya.

“Itulah kemudian agar industri itu bisa kompetitif, maka diberikan HGBT. Nah sekarang kalau dari 7 itu rasanya hampir bisa dapat dipastikan untuk dilanjutkan. Tetapi karena ada pengusulan tambahan (penerima HGBT). Nah pengusulan tambahan itu kita lagi menghitung secara ekonominya,” jelas Bahlil saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Dia membeberkan bahwa pemerintah telah “mengorbankan” potensi pendapatan negara hingga Rp 67 triliun selama 2021-2024 untuk program HGBT.

Bahlil menegaskan kelanjutan program harga gas “murah” untuk industri tersebut jangan sampai merugikan negara lebih besar lagi dengan tidak ada kompensasi peningkatan pendapatan dari hasil stimulus tersebut.

“HGBT selama 2021-2024 potensi pendapatan negara yang terkonversi menjadi HGBT itu sebesar Rp 67 triliun. Jadi jangan sampai semua gas kita kasih ke HGBT negara nggak dapat pendapatan,” bebernya.

Dengan begitu, Bahlil mengatakan, pihaknya harus menghitung ulang nilai keekonomian dari HGBT yang akan diberikan pada tujuh sektor industri saat ini, beserta usulan tambahan sektor industri baru.

Setidaknya, Bahlil menilai, seharusnya negara bisa mendapatkan pemasukan dari konversi menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari program HGBT di Indonesia yang direncanakan akan dilanjutkan untuk tahun 2025 ini.

“Jadi kita hitung betul, dia harus kita kasih (HGBT), tapi dia harus industri yang menciptakan lapangan pekerjaan. Terus gas itu menjadi bahan baku. Terus dia harus mengkonversi ke PPN atau PPh. Ini yang kita lagi hitung ya,” tandasnya.

map4d

Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membeberkan bahwa parlemen akan melakukan rapat pleno untuk Revisi Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) malam ini.

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, pihaknya sudah menerima semua masukan dari fraksi yang hadir dalam rapat untuk RUU Minerba tersebut dan akan dilakukan Rapat Pleno malam ini pukul 7 WIB.

“Nanti jam 7 malam kita lanjutkan (Rapat Pleno) dan kita sudah sepakat juga bahwa walaupun ini dalam pembahasan hak inisiatif Baleg dalam rangka untuk memenuhi meaningful participation itu,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Jika sudah ketok palu dalam Rapat Pleno, Revisi UU Minerba ini diusahakan menjadi pembahasan pada Rapat Paripurna DPR RI. Hal ini untuk mendengarkan masukan dari masyarakat sebelum bisa disahkan menjadi Undang-undang yang berlaku.

“Mungkin satu dua hari besok ini diajukan di Rapat Paripurna menjadi hak inisiatif, kita dengarkan masukan dari masyarakat,” tambahnya.

Hingga saat ini, Baleg DPR RI masih melakukan Rapat Panja untuk menerima segala masukan dari fraksi.

Di lain kesempatan, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa, rapat ini menindaklanjuti hasil rapat pimpinan Baleg bersama Kapoksi Baleg pada 14 Januari 2025 lalu.

“Terkait hal tersebut, pimpinan Baleg telah menugaskan tim ahli untuk merumuskan RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,” ujar Bob saat membuka Rapat Pleno RUU Minerba yang diselenggarakan Baleg DPR RI, Senin (20/1/2025).

Ia membeberkan bahwa setidaknya terdapat empat poin yang menjadi pokok pembahasan dalam revisi UU Minerba kali ini. Pertama, terkait percepatan hilirisasi mineral dan batu bara.

Bob menilai program hilirisasi harus didorong agar Indonesia bisa lebih cepat mewujudkan swasembada energi. Kedua, terkait aturan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Kemudian yang ketiga, terkait pemberian IUP kepada perguruan tinggi. Keempat, terkait pemberian IUP untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Terpisah, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bambang Haryadi, menjelaskan bahwa revisi ini masih berada dalam tahap awal dan baru berupa usulan inisiatif dari DPR.

“Ini masih usul inisiatif, masih jauh. Nanti nunggu surpres (surat presiden) lah, baru mau diajukan ke Paripurna sebagai usul inisiatif. Setelah diparipurnakan baru ini dikirim ke pemerintah. Pemerintah setuju gak itu kan ntar baru ada daftar inventarisasi masalah,” ujar Bambang kepada CNBC Indonesia, Senin (20/1/2025).

Menurut Bambang, revisi ini akan menyasar beberapa poin pembahasan, salah satunya seperti penyesuaian pasal terkait hilirisasi di sektor pertambangan.

Selain itu, revisi juga akan mencakup perluasan pembagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada sejumlah Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Langkah ini ditujukan agar dapat mengurangi biaya UKT yang merupakan dana kuliah yang harus dibayarkan mahasiswa per semester.

“Perguruan tinggi negeri untuk mengurangi biaya UKT lah. Jadi biar merekal, ormas kan udah dikasih ormas keagamaan, nah perguruan tinggi UGM, Undip gitu-gitulah untuk biar mereka bisa mengelola dengan baik,” kata Bambang.

Meski begitu, ia menekankan kembali bahwa agenda ini masih dalam tahap usulan dan belum masuk ke tahap pembahasan mendalam. Adapun, proses rapat untuk pembahasan usulan inisiatif ini dijadwalkan berlangsung pada hari ini dan bersifat tertutup.

Bambang membeberkan, setelah usulan disetujui dalam sidang Paripurna, baru nantinya akan dilakukan pembahasan bersama pemerintah.

“Ormas kan juga dulu skemanya belum ada sih, Makanya diperbaiki Skema pemberian itu kan Pemberian langsung itu kan di undang-undangnya nggak ada, makanya diperbaiki sekalian,” ujar Bambang.

Amerika Serikat (AS) diketahui memasukkan Brunei Darussalam ke dalam daftar hitam berdasarkan laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS yang dirilis pada Juni lalu. Negara tersebut masuk dalam kategori “tingkat 3” dalam laporan tahunan tentang perdagangan manusia.

Mengutip laporan AFP Minggu (19/1/2024), Paman San memasukkan Brunei ke dalam daftar “tingkat 3”. Negara-negara dalam kategori ini berisiko menghadapi sanksi dari AS, termasuk pembatasan bantuan ekonomi atau dukungan lainnya.

Adapun, upaya yang dilakukan AS tersebut menyoroti terkait kurangnya upaya Brunei dalam menangani isu perdagangan manusia. Bahkan, Brunei disebut tidak menghukum pelaku perdagangan manusia selama tujuh tahun berturut-turut.

“Brunei mempublikasikan upaya untuk menangkap ‘pekerja yang melarikan diri’, dan mencambuk beberapa dari mereka yang tertangkap,” kata laporan itu merujuk perlakuan monarki kaya minyak tersebut ke korban.

Secara umum, Brunei memiliki hubungan baik dengan AS. Meskipun negara mayoritas Muslim ini kerap mendapat kritik karena tetap menerapkan hukuman mati, terutama ke mereka kelompok homoseksual.

Nasib serupa juga dialami oleh Sudan. Negara Afrika itu disorot karena tak becus menangani perekrutan tentara anak-anak.

Laporan itu juga menyoroti peran teknologi, dengan mengatakan bahwa teknologi mempermudah para pelaku perdagangan manusia untuk melintasi perbatasan. Menteri Luar Negeri Antony Blinken, yang menyebutkan peningkatan penipuan dunia maya yang memikat orang-orang yang dipaksa bekerja.

“(Padahal) beberapa dari teknologi yang sama dapat digunakan untuk mengungkap dan menghentikan perdagangan manusia dan dapat membantu kita meminta pertanggungjawaban para pelaku,” katanya.

Di sisi lainnya, Vietnam dikeluarkan dari “Tingkat 3” karena dianggap telah melakukan peningkatan penyelidikan dan penuntutan serta memberi bantuan yang lebih besar kepada para korban. Vietnam sendiri sudah dimasukkan AS ke dalam daftar yang sama dua tahun ini.

Hal sama juga terjadi ke Afrika Selatan dan Mesir. Sementara Aljazair resmi dikeluarkan dari daftar. Sebelumnya China, Rusia dan Venezuela juga masuk daftar AS.

Baru-baru ini, Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus penipuan arisan bodong menggunakan skema ponzi. Arisan ini bermodus investasi melalui grup WhatsApp bernama Gu Arisan BYBIYU.

Arisan tersebut berhasil menipu 85 orang dengan janji keuntungan hingga 70 persen dalam waktu singkat. Polisi berhasil menangkap satu orang tersangka berinisial SFM (21).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam menyebut SFM berperan sebagai admin grup WhatsApp tersebut. Dalam grup itu pelaku membuat skema promosi investasi dengan istilah dana pinjaman (dapin) dengan sistem slot.

“Kalau investasi Rp 1 juta dalam waktu 10 hari jadi Rp 1,4 juta. Investasi Rp 2 juta dalam waktu 10 hari jadi Rp 2,8 juta. (Investasi) Rp 3 juta jadi Rp 4,2 juta. (Investasi) Rp 4 juta jadi Rp 5,6 juta. (Investasi) Rp 5 juta menjadi Rp 7 juta,” kata Ade Ary dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (18/1/2024).

“(Pelaku) bertindak selaku pengelola dan menawarkan produk investasi melalui WhatsApp, kemudian menjanjikan keuntungan kepada para investor dan juga peminjam dana,” lanjut dia.

Dengan beberapa promosi yang cukup masif, lanjut Ade Ary, beberapa orang tertarik dan bertanya lalu ikut berinvestasi. Pada investasi pertama, korban diberi keuntungan sesuai yang dijanjikan. Namun tidak pada transaksi berikutnya.

“Tentunya korban-korban awal yang ikut investasi awal dapat keuntungan, skema ponzi seperti itu. Dapat keuntungannya bukan dari bisnis yang dijalankan, tetapi dari uang member berikutnya, itu diputer lagi. Jadi member terakhir tidak akan pernah dapat keuntungan,” jelas Ade Ary.

Dia menyebut ada 425 member yang tergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pelaku. Sebanyak 85 di antaranya menjadi korban dan menerima kerugian.

Dari setiap investor, lanjut Ade Ary, pelaku rata-rata meraup keuntungan mulai dari Rp 50 hingga Rp 2 juta. Uang tersebut digunakan pelaku untuk keperluan pribadinya.

“Tersangka menggunakan dana investor yang masuk untuk keperluan pribadi dan kegiatan investasi pengumpulan dana dari masyarakat ini tidak memiliki izin dari Bappeti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” ucapnya.

Kendati begitu polisi belum dapat merinci jumlah kerugian maupun transaksi keuangan dalam kasus arisan bodong itu. Namun dikatakan, pelaku membeli mobil hingga membuka usaha binatu (laundry) dari hasil penipuan yang dijalankannya sejak September 2024.

“Untuk nilainya sampai sekarang kami mohon waktu masih dalam proses audit pendalaman. Kami membutuhkan banyak data yang dikorelasikan dengan instansi terkait,” pungkasnya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni dengan Pasal 45 A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 Tahun dan/atau denda Rp 1.000.000.000.

Kemudian Pasal 378, KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00.