“Untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah (Kabupaten-Kota) yang mau ikut berpartisipasi, itu lebih kurang Rp2,3 triliun,” kata Tito usai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025)
Keterlibatan daerah diharapkan bisa berlangsung setelah Kepala Daerah terpilih dilantik, karena perlu ada penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Setelah itu mereka membangun sarana satuan pelayanan itu yang mungkin ada di sekolah-sekolah nah ini jumlahnya lebih kurang kami ekstrasis antara 2 ribu kalau untuk dari APBD Kabupaten Kota,” terang Tito.
Tito juga mengharapkan tambahan anggaran dari provinsi. “Kalau ditambah APBD Provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4 ribu satuan pelayanan di sekolah-sekolah,” paparnya.
Tito akan berkoordinasi secara intensif dengan BGN dan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi dari sarana dan prasarana MBG.
Kontribusi masing-masing daerah akan berbeda, tergantung dari kondisi keuangannya. Daerah dengan penerimaan besar, tentu akan memberikan kontribusi yang lebih banyak dibandingkan daerah lain.
“Kita enggak mandatori tapi mereka harus bawa yang ingin partisipasi kenapa? satu untuk kepentingan anak-anak kesehatan mereka ya bagi kepala daerah terpilih ini kan naikin elektabilitas juga nyentuh langsung masyarakat di bawah yang kedua mereka tahu bahwa ini akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya, maka mereka antusias,” terangnya.
Bahlil mengatakan, pihaknya sudah menerima data masyarakat yang berhak menerima BLT dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator datanya.
Namun dia bilang, data tersebut masih harus diperbaiki, lantaran dinilai belum solid atau masih tumpang tindih dengan data lainnya.
“Sekarang BPS sudah memberikan ke saya, tapi lagi kita memperbaiki lagi data-datanya. Kita itu kan, data kita ini kan belum solid ya. Data yang berhak menerima bantuan ataupun pengalihan daripada subsidi ini kan masih tumpang tindih,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Dia menegaskan, pihaknya tidak menginginkan jika BLT tersebut nantinya malah diterima oleh masyarakat yang sejatinya tidak berhak untuk menerima subsidi. Bahlil menilai, rencana skema baru penyaluran subsidi BBM dan listrik tersebut sejatinya bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Saya tidak ingin karena tujuan subsidi itu kan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jangan sampai tujuan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi ini yang kita hati-hati dengan data ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Bahlil pernah memastikan bahwa pemerintah akan mengumumkan skema baru subsidi BBM di Indonesia yang selama ini digodok oleh pemerintah pada kurun waktu tahun 2025 ini.
“Saya tidak bisa menjamin (diumumkan Januari 2025). Tapi kalau tahun ini, Insya Allah,” ujar Bahlil saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Senin (13/1/2025).
Bahlil juga sempat mengatakan bahwa perumusan skema baru subsidi BBM hingga saat ini sudah mencapai 98%. Bahlil menyebutkan pihaknya sudah melakukan perubahan data hingga 3 kali yang nantinya disatukan oleh BPS.
“Datanya ini kan jangan sampai tumpang tindih. Selama ini kan datanya kan antara Kemensos lain, Pertamina lain, PLN lain. Sekarang datanya semua dikumpul ke satu pintu lewat BPS. Sudah 3 kali perubahan, sudah tinggal sedikit lagi,” ujarnya di Gedung BPH Migas, Jakarta, dikutip Kamis (9/1/2025).
“Ya (progres) 98% lah ya,” tegasnya.
Yang terang, sekarang pemerintah harus teliti dalam merumuskan data penerima BLT peralihan subsidi BBM, supaya tujuan utama peralihan subsidi tersebut bisa tepat sasaran.
“Karena datanya kan antara penerima kan masih ada yang tumpang tindih. Karena kita menyatukan semua sumber dari kementerian lembaga maupun BUMN yang sumber datanya kemudian kita menjadikan satu kan, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Masa kita memberikan subsidi kepada orang yang tidak tepat kan tidak pas,” katanya.
Semula, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto mengatakan pemerintah akan memberikan apresiasi terhadap KKKS yang telah berkontribusi pada kenaikan lifting dengan perpanjangan blok migas usai kontrak berakhir.
Sebaliknya, pemerintah tidak akan memberikan perpanjangan kontrak apabila KKKS tak memenuhi target produksi. Karena itu, pihaknya akan memantau kinerja para KKKS pada capaian akhir 2025.
“Misalnya kalau rewardnya kalau itu presdir orang asing kan saya setujui untuk perpanjang izin kerjanya di Indonesia. Kemudian kalau sanksinya ya tidak diperpanjang. Itu salah satu izin kerjanya dia, itu aja salah satunya,” kata Djoko ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (15/1/2025).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengakui bahwa pemerintah akan memberikan reward and punishment kepada para pelaku usaha atau KKKS dalam upaya peningkatan lifting nasional.
“Bagi KKKS yang memang targetnya tercapai kita harus memberikan apresiasi tapi kalau tidak tercapai dengan alasan yang susah untuk diterima maka pasti ada sanksinya juga. Ini bagian daripada memacu agar kita betul-betul fokus untuk meningkatkan produktivitas lifting,” ujar Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Rabu (8/1/2025).
Di samping itu, Bahlil juga mengungkapkan capaian lifting minyak selama 2 bulan terakhir ini yang telah mengalami peningkatan.
Adapun, saat ini pemerintah mencatat kenaikan lifting minyak berada di level 600 ribu-602 ribu BPH. Angka tersebut menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya hanya tercatat sebesar 575 ribu bph.
“September itu kita melakukan penyesuaian itu produksi kita per hari itu kurang lebih sekitar 575 ribu sampai 580 ribu barel per day lebih. Dua bulan terakhir di November-Desember Itu sudah mencapai 600 ribu BPH sampai 602 ribu BPH,” kata dia.
Ia pun berharap kenaikan lifting minyak ini menjadi angin segar bagi Indonesia untuk menggenjot peningkatan lifting nasional. Terlebih pencapaian tersebut sudah mendekati target lifting yang sudah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 yakni 605 ribu barel per hari (BPH).
Mengutip data Bank Indonesia, per November 2024 kredit perbankan tumbuh 10,79% secara tahunan (yoy), sedangkan dana pihak ketiga (DPK) naik 6,3% yoy.
Sementara itu, pada periode yang sama, rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) mencapai 112,94 %, lalu rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 25,57 %.
Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk David E. Sumual mengatakan bahwa bila dilihat dari sisi rasio, likuiditas industri perbankan memang masih amat. Akan tetapi ketersediaan likuiditas yang terbatas dapat dilihat dari harga.
“Kalau lihat likuiditas dari sisi price atau interest. Kalau lihat pricing, misal di antar bank itu cenderung naik,” katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (14/1/2025).
Sebagai informasi, per 10 Januari 2025, terpantau imbal hasil IndONIA sebesar 6,05%. Angka ini di atas dari BI rate yang sejak 18 September 2024 berada di level 6%.
Bahkan jika dilihat lebih jauh, sejak pertengahan Agustus 2024 hingga Januari 2025, imbal hasil IndONIA seringkali berada di atas BI rate.
David melanjutkan bahwa hal itu disebabkan oleh suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang saat ini telah mencapai 7,23%. Alhasil instrumen investasi lain, seperti deposito milik perbankan kalah menarik.
“Bank likuiditas terbatas, karena saling berebut, pemerintah lewat SBN, BI ada SRBI, belum bank-bank lain,” katanya.
Hal itu menjadi kekhawatiran tersendiri bila berlanjut dalam jangka panjang. Pada akhirnya hal ini akan berdampak pada penyaluran kredit dan ketahanan industri perbankan.
“Ujung-ujungnya kita khawatir kalau kondisi begini terus,” ujar David.
Terpisah, Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo mengatakan tahun depan adalah jatuh tempo pembayaran surat utang negara sekitar Rp700 triliun per tahun dalam tiga tahun ke depan. Ditambah dengan pengeluaran rata-rata tahunan utang yang ditarik pemerintah sekitar Rp600 triliun, lantas pemerintah membutuhkan kebutuhan likuiditas sekitar Rp1.300 triliun per tahun.
Maka, tak heran bahwa fenomena perang dana di perbankan tengah terjadi. Perbankan harus bersaing dengan pemerintah yang menerbitkan instrumen dengan imbal hasil atau yield yang lebih menarik
Sementara itu, ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda sepakat bahwa bila kondisi perebutan dana antara pemerintah dan perbankan berlanjut, akan mengurangi kemampuan bank menyalurkan pembiayaan.
Pasalnya bank akan sulit bersaing dengan SRBI yang memiliki return yang lebih tinggi dan risiko lebih rendah bila dibandingkan dengan deposito.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) Nixon Napitupulu mengatakan bahwa likuiditas saat ini masih tersedia di pasar, namun mahal.
“Likuiditas aman, likuiditas no issue. Cuma masalah kan harganya. Jadi kalau tanya ‘Likuiditas ketat nggak?’ Definisi ketat itu kan pesannya nggak ada. Likuiditas ada, tapi harganya naik. Itu yang terjadi Jadi lo beli pakaian, pakaian ada nggak? Ada, tapi harganya naik,” kata Nixon.
Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto memaparkan rencana pemerintah untuk memperluas jaringan internet ke seluruh wilayah agar semua warga RI bisa memanfaatkan akses internet yang berkualitas.
“Jangka pendeknya pasti dalam waktu singkat kami akan coba mau melakukan penataan terhadap alokasi frekuensi ya,” katanya.
Dalam penataan frekuensi, Komdigi juga akan memperhatikan perkembangan teknologi dan potensi pemanfaatannya. Salah satu teknologi yang disorot adalah internet berbasis satelit orbit rendah (LEO).
Dia mengungkapkan perusahaan penyedia jaringan internet LEO saat ini bukan hanya Starlink milik Elon Musk.
“Apakah akan tumbuh lagi satelit-satelit orbit. Katanya kayak Kuiper akan sudah mulai masuk dari China juga sudah akan mulai masuk,” kata Wayan.
Menurut laporan Cloudflare, trafik internet dari Starlink belum signifikan. Puncak trafik Starlink justru terlihat jelang ketersediaan resminya di Indonesia, ketika masih dalam tahap uji coba.
Secara umum, Starlink menyasar wilayah-wilayah yang sulit dijangkau jaringan internet dengan infrastruktur tradisional. Di Indonesia, pemerintah juga menganjurkan Starlink untuk melayani wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), bukan di kota-kota besar seperti Jakarta.
Selain itu, Starlink juga berfungsi untuk mengalirkan konektivitas dalam kondisi darurat bencana dan perang. Pasalnya, infrastruktur jaringan telekomunikasi biasanya ambruk dalam situasi-situasi tersebut.
Starlink juga menyediakan konektivitas penerbangan antar-pesawat, konektivitas pelayaran, serta kereta. Untuk akses portabel, konsumen dengan mudah berlangganan ‘Starlink Mini’.
Wayan menyatakan pemerataan konektivitas adalah salah satu fokus utama Komdigi, baik di wilayah komersial maupun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Komdigi akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan infrastruktur konektivitas bisa berjalan dengan lancar, bahkan dipercepat.
Konektivitas tersebut akan dibangun menggunakan semua jenis teknologi, mulai dari kabel fiber optik hingga lewat gelombang radio.
“Tentu kalau kabel fiber optic berkoordinasi dengan pemda. Kalau karena frekuensi, ya kami akan mengupayakan bagaimana regulasi ini bisa, frekuensi ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata Wayan.
Adalah Sugeng, pada suatu malam di tanggal 25 Februari, dia mendapat mimpi aneh yang menurutnya baru pertama kali terjadi seumur hidup. Dalam mimpi diceritakan dia sedang menaiki sepeda. Lalu ada seorang perempuan cantik tak dikenal meminta pertolongan.
Sugeng segera turun dan menolong perempuan itu. Setelahnya, keduanya lalu berjalan kaki menuntun sepeda.
“Dalam mimpi, saya sedang menuntun sepeda dibantu oleh perempuan cantik. Sepeda saya lalu didorong oleh dirinya,” kata Sugeng, dikutip dari Kedaulatan Rakyat (27 April 1991).
Ketika sampai tujuan, perempuan tersebut memberikan semacam kunci sekaligus memberi pesan agar Sugeng tetap amanah memegang kunci tersebut. Dia tak menanyakan apa maksud si perempuan dan langsung mengambilnya.
Setelahnya, Sugeng langsung terbangun dari tidur. Dia pun bertanya-tanya dalam hati apa makna dari mimpi aneh tersebut. Sampai akhirnya, dia pun melupakan mimpi itu.
Singkat cerita, di pagi hari, dia memulai kembali aktivitas di ladang. Di sinilah jawaban atas makna mimpi tersebut diperoleh. Ketika menggali tanah di suatu desa di Klaten, Jawa Tengah, mata cangkul Sugeng terbentur benda keras. Bukan batu, melainkan guci yang sudah pecah akibat benturan cangkul.
Ketika guci tersebut diangkat, Sugeng seketika kaget. Ternyata guci berisi hiasan antik berukir, manik-manik, cincin, dan beberapa perhiasan. Seluruhnya berlapis emas murni. Saat ditimbang beratnya mencapai 8 Kg.
“Wah, oleh-olehan tenan iki. Gusti Moho Adil,” kata Sugeng yang dalam bahasa Indonesia artinya “Benar-benar dapat perolehan, Tuhan Maha Adil”, dikutip Kompas (27 April 1991).
Seketika, Sugeng pun viral. Dia menemukan harta karun 8 Kg emas yang jika dikonversikan sekarang senilai Rp8 Miliar. Praktis, dia yang awalnya berpenghasilan hanya Rp3.000 per hari berubah menjadi miliarder. Tak perlu lagi gali sawah.
Hanya saja, penemuan emas tak jadi milik Sugeng. Pemerintah mengambil harta karun karena masuk kategori benda purbakala. Sebagai ganti, Sugeng mendapat imbalan dari Presiden Soeharto, yakni uang tunai Rp200 juta. Nominal ini tentu sangat besar pada masanya. Dia tetap bisa hidup tenang tanpa kerja susah payah.
Sejarah kemudian mencatat penemuan Sugeng sebagai Harta Karun Wonoboyo yang berasal dari kerajaan abad ke-9 dan ke-10. Bagaimana harta karun tersebut bisa ada tak terlepas dari kebiasaan warga di era kerajaan menggunakan emas dalam kehidupan sehari-hari.
Kala itu, emas merupakan benda yang murah dan mudah diperoleh. Di era Majapahit, misalnya, para bangsawan kerap memiliki emas dalam jumlah besar. Berbagai benda dilapisi oleh emas, mulai dari kereta hingga kipas.
Arkeolog Slamet Mulyana dalam Menuju Puncak Kemegahan (2012), menceritakan emas juga jadi barang idaman di era Majapahit seperti yang ditulis oleh Empu Prapanca dalam Nagarakertagama.
“Ia ingin sama dengan empu Winada yang bercita-cita mengumpulkan banyak uang dan emas,” tulis Prapanca, ditulis ulang oleh Slamet Mulyana.
Penggunaan emas di Jawa oleh warga juga jadi sorotan asing. Tahun 1513, penjelajah Eropa Tome Pires dalam Suma Oriental (1944) melihat raja Jawa yang sangat kaya. Penampilannya dari atas ke bawah full menggunakan emas. Bahkan, para pengawal dan anjing peliharaan juga memakai kalung dan gelang emas.
Meski hobi memakai emas, mereka tak bisa mendapatnya di Pulau Jawa. Maka, untuk memperolehnya para penduduk biasa mengimpor emas dari Sumatra, pulau yang memang disebut sebagai ‘Surga Emas’. Atau mereka bisa mendapatnya dari India.
Seiring waktu, kebiasaan menggunakan emas terus berlanjut. Namun, saat runtuhnya kerajaan kuno dan kemunculan kolonialisme, terjadi perubahan pola hidup. Di titik perhiasan emas kemudian menjadi harta karun terpendam. Barang itu tertimbun di bawah tanah antah-berantah yang terus menjadi objek pemburu harta karun.
Sampai akhirnya, emas kerajaan ditemukan dalam skala besar di Wonoboyo. Harta karun Wonoboyo kemudian disimpan di Museum Nasional, Jakarta.
Kalangan pengusaha mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun ini justru ada pada masa tunggu yang lebih lama dalam pencairan manfaat jaminan pensiun. Hal ini terutama bagi perusahaan yang menerapkan usia pensiun di bawah 59 tahun, dimana pekerja perlu menunggu pencairan manfaat masa pensiun hingga masuk batas usia pensiun tersebut.
Perlu juga sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai pemahaman terkait masa tunggu pencairan jaminan pensiun ini. Pemahaman ini penting agar masyarakat memiliki masa persiapan menuju pensiun, terutama terkait literasi keuangan dan perencanaan masa depan.
“Dengan masa tunggu yang lebih panjang untuk pencairan manfaat pensiun, pemerintah bersama dengan perusahaan dan karyawan perlu bekerja sama untuk memastikan pekerja kita memiliki kesiapan finansial yang memadai,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W Kamdani dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2024).
Kebijakan ini tidak serta merta menghambat perekrutan tenaga kerja baru, tetapi memerlukan penyesuaian yang cermat berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan dan strategi bisnis mereka.
Perusahaan yang sedang melakukan ekspansi bisnis tetap dapat merekrut tenaga kerja baru sesuai dengan kebutuhan operasional.
“Dengan demikian, dampaknya terhadap perekrutan tenaga kerja baru akan sangat bergantung pada kebutuhan dan strategi masing-masing perusahaan,” papar Shinta.
Meski demikian, implementasi kebijakan kenaikan batas usia pensiun menjadi 59 tahun tersebut bukan merupakan kebijakan baru. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, khususnya pasal 15 ayat (3) mengatur usia pensiun pekerja Indonesia bertambah satu tahun setiap tiga tahun sekali.
Penyesuaian sudah pernah dilakukan pada tahun 2019 dan 2022, dan akan terus dilakukan setiap tiga tahun sekali hingga usia pensiun mencapai 65 tahun.
Meskipun demikian, pada praktiknya pengaturan usia pensiun bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan untuk mengatur batas usia pensiun sesuai Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang disepakati secara bersama.
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 151A UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja serta Pasal 167 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa menyebut persaingan usaha sangat berpengaruh bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen. Secara spesifik, Ifan, sapaan akrab Fanshurullah, menggarisbawahi bahwa dibutuhkan peningkatan 29 persen persaingan usaha secara nasional untuk mencapai target tersebut.
Pernyataan ini dikemukakannya dalam kegiatan Outlook Persaingan Usaha 2025 yang diselenggarakan di Gedung KPPU Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Dalam penjelasannya, Ifan menyebut peran KPPU sepanjang tahun 2024 mengalami peningkatan. Terdapat 16 perkara persaingan usaha dan 18 perkara pengawasan kemitraan UMKM dengan total pengenaan denda sebesar Rp 56,6 miliar.
KPPU juga menerima 149 notifikasi merger dan akuisisi, naik 2 persen dibandingkan tahun lalu. Dalam mendorong reformasi kebijakan, KPPU mengeluarkan 15 saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah dengan tingkat efektif 93 persen, naik 36 persen dibandingkan tahun lalu.
Ifan juga menjelaskan bahwa CEDS Universitas Padjadjaran telah mengeluarkan hasil Indeks Persaingan Usaha tahun 2024 sebesar 4,95 poin, naik tipis dari 4,91 di tahun 2023. Penelitian oleh Prof. Maman Setiawan dari Universitas Padjadjaran lebih lanjut menyimpulkan bahwa indeks persaingan usaha berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi.
Disebutkan, kenaikan 1 persen indeks persaingan usaha, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,001 unit. Sehingga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, diperlukan peningkatan IPU sebesar 29 persen sehingga IPU menjadi 6,33 poin. KPPU menyebut target tersebut tidak bisa diwujudkan KPPU sendirian.
“Pemerintah menjelaskan persaingan usaha masuk dalam RPJMN 2025-2029 dengan target skala 6 poin untuk IPU di tahun 2029. Untuk mencapai itu, dibutuhkan lompatan tingkat persaingan usaha, dan tidak bisa diwujudkan sendiri oleh KPPU. Ini bisa terjadi apabila KPPU diperkuat kewenangan penegakan hukum dan sumber daya keuangannya. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan amandemen UU No. 5/1999 dan adanya strategi nasional untuk persaingan usaha,” ujar Ifan.
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara Prof. Ningrum Sirait yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan KPPU. Hal ini mengingat kinerja positif KPPU, meski ditengah ketidaksempurnaan undang-undang karena mampu memperkarakan lebih dari 500 kasus selama ini.
Prof. Ningrum turut mengamini urgensi amandeman atas UU No. 5/1999 dan adanya strategi nasional persaingan usaha. Ningrum juga meminta KPPU mulai mempertimbangan pendekatan persaingan usaha yang kolaboratif (coopetition) dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah.
Lebih lanjut, Prof. Telisa Aulia Falianty selaku Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter Universitas Indonesia menilai perlunya peningkatan pengawasan KPPU di sektor teknologi dan digital, sektor dengan tingkat pertumbuhan tinggi seperti sektor jasa, dan di program-program unggulan Pemerintah.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga menggarisbawasi pentingnya persaingan usaha menjadi suatu movement (pergerakan). Untuk itu disarankan KPPU masuk ke persaingan usaha di program 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), food estate, dan nikel.
Sebagai bagian dari kegiatan Outlook Persaingan Usaha 2025, KPPU turut meluncurkan buku “Persaingan Usaha Dalam Rangkaian Kata: Kompilasi Pemikiran Konstruktif untuk Navigasi Kebijakan Persaingan pada Era Ekonomi Modern.”
Buku tersebut disusun oleh Anggota KPPU lintas periode dan berisikan pandangan strategis terkait isu-isu yang patut menjadi perhatian bagi KPPU dan persaingan usaha saat ini dan di masa mendatang. Kegiatan diakhiri dengan peresmian Ruang Faisal Basri di Gedung KPPU sebagai penghargaan bagi salah satu Anggota KPPU Periode I yang wafat pada 5 September 2024 tersebut.
Setelah menjalani hukuman pemalsuan paspor di Montenegro, pengadilan setempat akhirnya memutuskan Kwon diekstradisi ke AS. Padahal, sebelumnya sempat diputuskan Do Kwon diekstradisi di kampung halamannya di Korsel.
Kabar terbarunya, pengadilan di AS untuk kasus penipuan Kwon dijadwalkan secara tentatif pada Januari 2026 mendatang.
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi jaksa penuntut dan pengacara Kwon untuk meninjau kumpulan data berukuran enam terabyte yang diperkirakan akan dihasilkan selama proses penemuan.
Dalam sidang awal di Manhattan pada Rabu (8/1) kemarin, jaksa utama Jared Lenow mengatakan kepada pengadilan bahwa pemerintah diperkirakan akan menghadapi penundaan tambahan karena tantangan dalam mengakses informasi terenkripsi dan membuka 4 ponsel yang disediakan oleh otoritas Montenegro ketika mereka mengekstradisi Kwon ke AS pada 31 Desember lalu.
Lenow menambahkan bahwa pemerintah juga harus menerjemahkan materi yang diambil dari bahasa Korea asli Kwon, dikutip dari Coindesk, Kamis (9/1/2025).
Hakim Distrik Paul Engelmayer dari Distrik Selatan New York (SDNY) mengatakan bahwa penjadwalan persidangan selama lebih dari satu tahun sejak konferensi awal baru pertama kali ia alami selama karirnya menjadi hakim.
Ia mengatakan kepada pengacara utama Kwon, Michael Ferrara dari Hecker Fink LLP, untuk bertanya kepada kliennya apakah ingin diadili lebih awal. Engelmayer memberi waktu satu minggu kepada pembela untuk meminta tanggal yang lebih awal pada 2025 ini.
Saat ini Kwon ditahan tanpa jaminan di lembaga pemasyarakatan setempat setelah menghabiskan 22 bulan dalam tahanan di Montenegro.
Pekan lalu, Kwon mengaku tidak bersalah atas 9 dakwaan yang menuntutnya melakukan penipuan sekuritas, penipuan online, penipuan komoditas, dan konspirasi pencucian uang yang berasal dari ledakan ekosistem Terra/LUNA senilai US$40 miliar (Rp 649 triliun) pada 2022 silam.
Kwon dan perusahaannya didakwa melakukan penipuan perdata oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada tahun 2023, dan kemudian dinyatakan bersalah oleh hakim New York.
Bersama-sama, mereka diperintahkan untuk membayar denda dan pencabutan sebesar US$4,5 miliar (Rp 73 triliun), dengan Kwon sendiri menyumbang US$200 juta (Rp 3,2 triliun). Terraform Labs telah mengajukan kebangkrutan.
Konferensi status berikutnya dalam kasus ini dijadwalkan pada 6 Maret pukul 11.00 ET.
Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Launching Perizinan Air Tanah di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Yuliot menekankan bahwa ketersediaan air bagi kegiatan investasi dan kegiatan masyarakat memerlukan penataan yang lebih berkelanjutan. Pasalnya, sumber daya air merupakan sumber daya alam yang sangat terbatas.
Ia lantas menyebut, di daerah Sumatera misalnya, jumlah cadangan air tanah berdasarkan cekungan yakni terdapat 65 cekungan. Berdasarkan cekungan tersebut, ada cadangan air tanah yang bersifat sangat rawan, kritis hingga cadangan air tanah yang kondisinya rusak.
“Ini berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kita harus memperhatikan bagaimana kita memproteksi lingkungan dan juga bagaimana kita mencukupkan kebutuhan masyarakat dan industri untuk kebutuhan air tanah,” kata Yuliot dalam sambutannya pada acara Launching Perizinan Air Tanah di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Yuliot membeberkan beberapa daerah dengan cadangan air yang masuk dalam zona kritis, di antaranya yaitu daerah Pelangkaraya, Banjarmasin, Brantas, Denpasar, dan Tabanan. Sedangkan yang masuk dalam kondisi rawan di antaranya yakni di daerah Metro Kotabumi, Karanganyar, Boyolali, Yogyakarta.
“Sementara ada beberapa daerah di Jawa Barat, Jakarta itu termasuk daerah yang kondisinya adalah cadangan air tanahnya rusak. Seperti di Karawang, Bekasi, Bogor, Tangerang, Bandung, Soreang, Pekalongan, Pemalang, dan juga termasuk Semarang itu adalah termasuk cadangan air tanahnya rusak,” tambahnya.
Yuliot menilai, apabila tidak dilakukan penataan dengan baik, maka hal itu akan berdampak pada keberlanjutan lingkungan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, ia mengharapkan agar cadangan air tanah di Indonesia tidak dieksplorasi secara berlebihan.
“Kalau kita lihat untuk eksplorasi ini berdasarkan negara, kita termasuk negara yang sembilan besar memanfaatkan air tanah. Jadi di sini Indonesia termasuk negara ke sembilan terbesar di dunia untuk memanfaatkan air tanah, yang terbesar itu adalah India,” ungkapnya.
