Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung tancap gas setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dengan menggelar rapat koordinasi lintas kementerian pada Rabu, (23/10/2024). Salah satu yang dibahas adalah mengenai penataan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian/Lembaga (K/L) yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor.
Dalam arahannya Sri Mulyani menekankan penggunaan kantor Barang Milik Negara harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi. Dia mengatakan jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi K/L, Kemenkeu akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan.
“Terutama atas BMN yang idle,” kata Sri Mulyani dikutip dari siaran pers Kemenkeu, Kamis, (24/10/2024).
Selain mengenai penggunaan BMN, dalam rapat itu Sri Mulyani juga melakukan koordinasi mengenai Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024-2025. Restrukturisasi RKAKL dan DIPA ini dinilai penting karena adanya perubahan dan munculnya K/L baru dalam Kabinet Merah-Putih Prabowo-Gibran.
Restrukturisasi ini perlu dilakukan cepat agar berbagai program dari presiden dan wakil presiden dapat segera dijalankan. Selain itu, restrukturisasi anggaran K/L perlu segera dilaksanakan agar memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Dengan perubahan ini tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri, karena setiap Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan. Pejabat baru/Pelaksana Tugasnya, kata dia, diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama Pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan resources atau sumber daya di internal K/L.
“Rapat koordinasi hari ini menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi dan juga berbagai ide-ide baru yang akan dilaksanakan itu bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas dan tentu saja tetap akuntabel,” kata dia.