Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan kebijakan ini sesuai dengan amanat UU No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Rini mengatakan, penataan tenaga non-ASN dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ASN terutama kebutuhan PPPK agar sesuai dengan kebutuhan instansi. Prinsip utama dalam penataan tenaga non-ASN adalah menghindari PHK massal; tidak mengurangi pendapatan saat ini; menghindari pembengkakan anggaran; serta dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada.
“Adapun penyelesaian tenaga non-ASN dilakukan lewat mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Formasi pada seleksi PPPK tahun 2024 diberikan 100 persen untuk tenaga non-ASN melalui seleksi CAT dan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik,” kata Rini di situs resmi Kemen PANRB, dikutip, Kamis (7/11/2024)
Kementerian PANRB juga menyiapkan Perpres Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi 20 tahun mendatang. Kemudian juga pembangunan dan perluasan cakupan layanan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah penguatan netralitas ASN pada momen Pilkada Serentak. Kementerian PANRB akan bekerja sama dengan Kemendagri, Bawaslu, dan BKN untuk meningkatkan pengawasan serta menangani pengaduan terkait netralitas ASN.
Pembentukan Ditjen Gakkum ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah mempercepat finalisasi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) serta infrastruktur untuk mendukung operasional Ditjen Gakkum.
“Saat ini sedang dikebut untuk finalisasi SOTK nya struktur organisasi dan tata kerjanya serta penyiapan infrastrukturnya,” ujar Agus kepada CNBC Indonesia, Kamis (7/11/2024).
Adapun, pembentukan Ditjen Gakkum bertujuan sebagai langkah nyata pemerintah dalam memberantas praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang semakin marak di berbagai wilayah Indonesia.
Ditjen Gakkum berada di bawah tanggung jawab Menteri ESDM dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Berdasarkan Pasal 24, Ditjen Gakkum bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.
“Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral,” bunyi Pasal 24 Perpres 169/2024.
Lebih lanjut, pada Pasal 25, Ditjen Gakkum diberi sejumlah fungsi utama yang meliputi:
a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.
c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.
f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.
g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, menegaskan, peran strategis Bank Mandiri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tercermin pada pencapaian kinerja keuangan kuartal III 2024 yang tumbuh positif di sektor-sektor strategis di seluruh wilayah Indonesia.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sukses membukukan laba bersih sebesar Rp42 triliun pada kuartal III 2024, naik 7,56% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp39 triliun.
Pendapatan bunga, syariah dan premi secara neto per September 2024 meningkat 3,34% menjadi Rp75,9 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp73,4 triliun.
Begitu juga dengan pendapatan operasional lainnya yang melesat 12,17% menjadi Rp30,6 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp27,3 triliun.
Dari sisi penyaluran kredit, pada kuartal III 2024 realisasi kredit Bank Mandiri secara konsolidasi mencapai 20,8% secara year on year (yoy) menjadi Rp 1.590 triliun. Pertumbuhan tersebut telah berada di atas rata-rata pertumbuhan kredit perbankan per September 2024 di 10,4%.
Pertumbuhan ini antara lain ditopang oleh kredit segmen wholesale yang merupakan core business Bank Mandiri. Capaian tersebut diikuti dengan kualitas aset yang terjaga dan semakin membaik, tercermin secara bank-only rasio kredit bermasalah atau rasio NPL Bank Mandiri sebesar 0,97% atau menurun 39 basis poin (bps) secara tahunan.
NPL Bank Mandiri per September 2024 merupakan terendah dalam sejarah. NPL Bank Mandiri pun mampu berada di bawah NPL Industri Perbankan per September 2024 di 2,29%. Angka tersebut juga turun drastis dari NPL Bank Mandiri September 2023 di 1,30%.
Selain itu, perbaikan kualitas aset Bank Mandiri juga diikuti oleh rasio kredit dalam risiko atau loan at risk (LAR). Per September 2024, rasio LAR Bank Mandiri turun 255 basis poin (bps) menjadi 7,32%. Hal ini diikuti pula dengan kredit restrukturisasi yang menurun dari Rp83,3 triliun per September 2023 menjadi Rp73,2 triliun per September 2024.
Terbukti, hingga akhir September 2024 Bank Mandiri membukukan pertumbuhan kredit di seluruh segmen.
Pertumbuhan terbesar masih ditopang oleh kredit segmen korporasi yang mencatat pertumbuhan 29,4% (yoy) menjadi Rp 581 triliun di akhir kuartal III 2024. Tidak hanya itu, pertumbuhan kredit Bank Mandiri juga ikut didorong oleh segmen mikro produktif dan SME yang masing-masing tumbuh 13,04% dan 13,7% secara tahunan di akhir September 2024.
Bank Mandiri konsisten memperkuat peran-nya sebagai agen perubahan dengan menyalurkan kredit ke sektor riil guna mendukung ekonomi masyarakat dan Perekonomian Indonesia.
Bank Mandiri juga mempertegas komitmennya terhadap ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
KUR Bank Mandiri hingga September 2024 telah mencapai Rp 32,2 triliun dan menjangkau lebih dari 293 ribu pelaku UMKM. Adapun, dalam penyaluran KUR ini, Bank Mandiri memperkuat sektor produksi serta membangun sinergi bisnis dengan nasabah wholesale untuk mendorong kolaborasi yang lebih luas.
Ke depannya Bank Mandiri akan terus memfokuskan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor strategis secara berkelanjutan seperti Pertanian & Perkebunan, Telekomunikasi, Energi, Industri Makanan dan Minuman dan sektor-sektor padat karya di berbagai wilayah. Melalui strategi penyaluran kredit yang mengutamakan sektor ekonomi kerakyatan, Bank Mandiri optimis target pertumbuhan kredit sesuai guidance pada kisaran 16%-18% (yoy) dapat tercapai pada akhir tahun 2024.
Dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), Bank Mandiri mencatat pertumbuhan DPK secara konsolidasi sebesar 14,9% secara (yoy) menjadi Rp 1.667,5 triliun di kuartal III 2024.
Peningkatan DPK tersebut antara lain ditopang oleh pertumbuhan dana giro yang meningkat 17,8% YoY menjadi Rp 596 triliun dan tabungan yang melesat 12,6% (yoy) menjadi Rp 635 triliun.
Pertumbuhan kinerja Bank Mandiri yang solid juga tidak terlepas dari transformasi digital yang terus dilakukan, dengan fokus pada inovasi untuk menghasilkan layanan terbaik bagi nasabah. Melalui serangkaian inovasi yang dilakukan hingga pertengahan tahun, Livin’ by Mandiri kini telah berhasil mencatatkan pertumbuhan pengguna hingga 32% secara (yoy) di akhir September 2024 mencapai 27,6 juta.
Sementara frekuensi transaksi di Livin’ by Mandiri mencapai 2,8 miliar transaksi atau tumbuh 35% (yoy), serta nilai transaksi menembus Rp 2.940 triliun yang tumbuh 25% (yoy).
Kinerja yang solid ini merupakan hasil dari inovasi berkelanjutan yang terus diluncurkan sepanjang tahun 2024. Bank Mandiri optimis perluasan ekosistem digital yang akan terus meningkat lewat serangkaian inovasi yang telah dilakukan.
Bank Mandiri juga telah memperkenalkan inovasi terbaru di Livin’ by Mandiri. Antara lain, tampilan baru Livin’ serta kehadiran fitur Livin’ Loyalty untuk memudahkan nasabah mengumpulkan Livin’ poin fitur investasi saham, seluruhnya tersedia di dalam satu aplikasi.
Inovasi ini merupakan langkah Bank Mandiri untuk menjadikan Livin’ by Mandiri sebagai beyond super app yang memungkinkan nasabah untuk merasakan pengalaman perbankan yang lebih mudah, cepat dan personal.
Pada periode yang sama, Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri, telah berhasil mengelola 943 juta transaksi tumbuh 20% (yoy) hingga kuartal III 2024 dengan nilai transaksi menembus Rp 16.000 triliun atau tumbuh 15% (yoy). Platform digital super lengkap ini dapat melayani berbagai kebutuhan transaksi di manapun dan kapanpun, untuk berbagai segmen pebisnis, mulai dari korporasi hingga SME dengan jumlah pengguna lebih dari 200 ribu per September 2024.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi angkat bicara mengenai mahalnya harga tiket pesawat belakangan ini. Menurutnya, pemerintah dari lintas Kementerian dan Lembaga tengah berupaya untuk menurunkan harga tiket pesawat. Apalagi dalam waktu dekat masyarakat bakal menghadapi momen Natal dan tahun baru (Nataru).
“Harga tiket pesawat dalam penyelenggaraan Nataru akan jadi fokus kami di Kemenhub. Dan saat ini, karena harga tiket ga semata-mata melibatkan Kemenhub, dari Menko Ekonomi dan Menko Infrastruktur telah membuat tim teknis. Harapannya minggu ini sudah ada hasil evaluasi dan gimana rekomendasi kenaikan harga tiket bisa diturunkan,” kata Dudy dalam rapat kerja Komisi V DPR RI, Rabu (6/11/2024).
Meski demikian Ia tidak menjabarkan secara rinci bagaimana hasil evaluasi yang kemungkinan bakal keluar. Namun yang pasti upaya ini harus berbarengan dengan beberapa K/L sekaligus.
“Jadi saya harap bukan target kami semata, tapi target pemerintah jadi harus koordinasi dengan stakeholder lain keinginan masyarakat untuk menikmati tiket murah bisa dipenuhi,” sebut Dudy.
Tarif tiket pesawat menjadi perhatian khusus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan khusus ini akan dirancang agar tarif tiket pesawat menjadi lebih kompetitif demi meningkatkan pariwisata di dalam negeri.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).
“Kemudian juga tentu dari segi kegiatan pariwisata, akan terus didorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0 dan salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif,” ungkap Airlangga.
Tak hanya itu, Satgas PASTI juga memblokir 68 tawaran investasi ilegal yang diduga menipu masyarakat dengan meniru nama produk atau platform milik entitas berizin melalui media sosial. Satgas PASTI menekankan bahwa modus penipuan ini bertujuan menyesatkan masyarakat dengan praktik impersonation.
Secara keseluruhan, sejak 2017 hingga akhir September 2024, Satgas PASTI telah menghentikan 11.389 entitas keuangan ilegal, termasuk 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal.
Selain pemblokiran, Satgas PASTI juga menindak lanjutan pelanggaran oleh pihak penagih pinjaman ilegal (debt collector) yang menggunakan metode intimidasi atau ancaman. Terkait hal ini, sebanyak 226 nomor kontak debt collector telah diajukan untuk pemblokiran kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur oleh tawaran pinjaman online ilegal atau jasa pelunasan utang dengan iming-iming pengajuan pinjaman baru. Satgas juga menegaskan pentingnya kehati-hatian terhadap produk pergadaian ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Masyarakat diminta melaporkan segala bentuk aktivitas pinjaman dan investasi mencurigakan melalui kontak OJK untuk memastikan keamanan dan mencegah kerugian lebih lanjut. Pelaporannya bisa melalui telepon 157, WA (081157157157), email: [email protected] atauemail: [email protected].
“Pemerintah memfasilitasi, yang penting industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja, kita harus lindungi di dalam negeri,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/11/2024).
Menurutnya industri tekstil merupakan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, sehingga pemerintah memilih untuk keberpihakan kepada tenaga kerja.
Saat ini pemerintah sudah memberikan bantuan kepada Sritex dengan mengizinkan melakukan kegiatan ekspor impor, tanpa batasan waktu. Namun menurut Airlangga internal perusahaan juga harus melakukan restrukturisasi utang yang telah dilakukan.
“Ya pertama ekspor impor, yang kedua tentu perlu restrukturisasi. Itu terkait dengan pemilik ya. Restrukturisasi kan yang berhutang pemilik,” katanya.
Namun ia menegaskan belum ada bantuan yang diberikan berupa modal kepada Sritex. “Belum dibahas,” ungkapnya.
Selain itu Airlangga juga membantah saat industri tekstil di Indonesia sudah meredup atau sunset. Menurutnya di dalam negeri masih memiliki permintaan yang besar karena pakaian merupakan kebutuhan esensial.
“Tidak ada. Industri itu tidak ada sunset. Karena selama demand nya masih ada, dia akan terus. Dan sampai kapanpun yang namanya industri tekstil itu kan merupakan kebutuhan esensi manusia. Semua orang mau berpakaian. Selama orang berpakaian aman,” katanya.
AHY dan Hanggodo yang kompak mengenakan kemeja putih menyambangi sejumlah titik lokasi proyek PU yang menjadi bagian dari proyek tanggul raksasa tersebut. Di antaranya Kalibaru National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), Pompa Ancol Sentiong, dan Muara Baru NCICD.
Sampai di lokasi pada pukul 14.22 WIB, AHY terlihat menyapa warga Kalibaru, Jakarta Utara.
“Assalamualaikum,” kata AHY.
Tanggul laut raksasa atau giant sea wall menjadi salah satu fokus Presiden Prabowo Subianto di bidang infrastruktur. Pembangunan tanggul raksasa ini amat penting untuk menyelamatkan pantai di utara Jawa yang amblas dan tergerus abrasi.
Bukan hanya itu, tanggul laut raksasa ini menjadi penyedia bahan baku air di masa depan. Sehingga dengan adanya proyek ini, masyarakat pesisir tak lagi menyedot air tanah.
“Jadi NCICD ada tiga yang dalam rangka environmental remediation, pemulihan lingkungan NCID. Pertama adalah water supply. Water supply kita harus penuhi air di Jakarta Utara dan Barat karena land subsidence ini terjadi gara-gara salah satu itu adalah eksploitasi air tanah yang berlebihan,” ungkap Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Bob Arthur Lombogia di lokasi.
“Sehingga kita harus supply air ke daerah ini agar supaya kalau air sudah disupply, masyarakat menggunakan air permukaan sehingga untuk pengambilan lewat air tanah bisa dihentikan,” imbuhnya.
Namun, kini ada kriteria khusus penerimanya, karena adanya pemberlakuan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT). Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024.
“Jadi kita ada data juga nanti komposisi historical perusahaan kita dibanding kriteria yang ada di GMT itu. Kan ada kriterianya tuh, kita ada juga,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Dalam Pasal 3 PMK 69/2024 sebetulnya telah disebutkan bahwa tetap ada sejumlah kriteria bagi wajib pajak badan yang bisa mendapatkan tax holiday secara umum, di antaranya merupakan industri pionir, berstatus badan hukum Indonesia, hingga melakukan penanaman modal baru yang belum pernah diterbitkan.
Kriteria selanjutnya ialah perusahaan yang mempunyai nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp 100 miliar, hingga berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan PPh badan.
Lalu, ada ketentuan baru dalam PMK itu yang tertuang dalam pasal 15A, yaitu Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan keputusan pemanfaatan fasilitas dan termasuk ke dalam lingkup Wajib Pajak tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan pajak minimum global terhadap grup perusahaan multinasional di Indonesia, Wajib Pajak dimaksud dikenai pajak tambahan minimum domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan.
Untuk ketentuan ini, Ferry belum mau mendetailkan karena pemerintah harus mencocokkan kriteria yang ada dalam PMK itu dengan kriteria yang tercakup ke dalam ketentuan GMT. Sebab, tarif insentifnya tentu akan berbeda.
“Intinya kan untuk perusahaan dengan kriteria ini maka pajak nya itu 15% tadi, di luar kriteria itu harusnya ada… Nah, data kita ada selama ini perusahaan-perusahaan yang masuk investasi kita sizenya seperti apa nanti kita bandingin dengan kriteria GMT itu,” ucap Ferry.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menambahkan, perpanjangan tax holiday menjadi penting dalam kepastian investor ke depan. Apalagi porsi tax holiday terhadap investasi mencapai 25%.
“Perpanjangan dari Tax Holiday itu sudah disetujui baru saja oleh Kementerian Keuangan,” kata Rosan pada kesempatan yang sama.
Menurut Rosan, aturan GMT memberikan pengaruh besar terhadap Indonesia. Apabila GMT diberlakukan maka negara asal perusahaan bisa memungut pajak sebesar 15% meskipun Indonesia memberikan pembebasan pajak sampai 0%.
“Jadi kita sudah sampaikan kepada penerima Tax Holiday ini, apabila ini diberlakukan ya akan ada adjustment. Tetapi tidak usah khawatir, karena kita bisa memberikan insentif dalam bentuk lain. Insentif dalam bentuk lain, yang kita sudah melakukan adjustment,” ucap Rosan.
Sementara perusahaan domestik, Rosan memastikan tetap bisa menerima tax holiday dengan format lama.
“Jadi ini sebenarnya untuk mendorong juga untuk perusahaan domestik untuk berkompensasi lebih banyak di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan penerima Tax Holiday,” tegasnya.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) resmi menunda penyesuaian tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi di total 27 lintasan, yang semula direncanakan berlaku hari ini, Jumat (1/11/2024) mulai pukul 00.00 WIB. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku operator menyatakan kesiapannya mematuhi keputusan tersebut.
“Kami telah menerima informasi penundaan ini secara resmi dari Ditjen Hubdat, dan ASDP akan menjalankan keputusan tersebut dengan tetap mengutamakan pelayanan yang optimal,” ungkap Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin dalam keterangannya.
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Risyapudin, menyampaikan bahwa keputusan penundaan ini bertujuan memberikan waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat, agar penyesuaian tarif dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh pengguna jasa.
Penyesuaian tarif ini sendiri telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2024, yang memperbarui aturan tarif sesuai KM 61 Tahun 2023. Namun, untuk saat ini, tarif penyeberangan akan tetap mengacu pada tarif lama hingga waktu yang belum ditentukan.
“ASDP akan selalu mendukung setiap langkah pemerintah dalam menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan operasional angkutan penyeberangan. Kami akan terus memantau perkembangan dan siap melaksanakan penyesuaian tarif sesuai arahan lebih lanjut dari regulator,” bebernya.
Sebelumnya, direncanakan terdapat 22 lintasan penyeberangan yang dikelola ASDP akan mengalami penyesuaian tarif yakni Merak – Bakauheni, Ketapang – Gilimanuk, Padangbai – Lembar, Tanjung Kalian – Tanjung Api-api, Bitung Ternate, Sape – Labuan Bajo, Pagimana – Gorontalo, Bitung – Tobelo, Batam – Kuala Tungkal, Batam – Sei Seleri, Karimun – Sei Seleri, Batulicin – Garongkong, Dabo – Kuala Tungkal, Kendal – Kumai, Ketapang – Lembar, Sape – Waingapu, Bajoe – Kolaka, Mamuju – Balikpapan, Sape – Waikelo, Batam – Mengkapan, Jangkar – Lembar, dan Jangkar – Kupang.
Selain 22 lintasan penyeberangan yang dikelola ASDP, penyesuaian tarif juga dilakukan di lintasan Balikpapan-Taipa, Siwa-Lasusua, Surabaya – Lembar, Karimun-Mengkapan, dan Dumai – Malaka, serta 1 penambahan lintasan Garongkong – Stagen.
Penyesuaian tarif ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan operasional serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang di setiap lintasan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, dengan mengutamakan keselamatan, keamanan & kenyamanan pengguna jasa,” ucapnya.
Namun, bila dibandingkan dengan periode Januari-September 2019 atau sebelum merebaknya krisis Pandemi Covid-19, masih lebih rendah. Sebab, pada saat itu jumlah kunjungan wisman kumulatif sebesar 12,10 juta.
Sementara itu, pada 2020 atau saat merebaknya Covid-19, untuk periode yang sama hanya sebanyak 3,59 kunjungan, pada 2021 bahkany hanya 1,09 juta kunjungan, pada 2022 4,97 juta kunjungan, dan pada 2023 sebanyak 8,62 juta kunjungan.
“Secara kumulatif Januari-September 2024 tembus di atas 10 juta kunjungan, persisnya 10.372.114 kunjungan, meningkat 20,28% dibanding periode yang sama 2023,” kata Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Khusus untuk September 2024, jumlah kunjungan wisman sendiri sebanyak 1,27 juta kunjungan. Turun 4,53% bila dibandingkan dengan catatan pada Agustus 2024 sebanyak 1,33 juta kunjungan, dan dibanding September 2023 masih naik 19,53% karena saat itu sebanyak 1,07 juta kunjungan.
Berdasarkan jenis pintu masuk, jumlah kunjungan wisman pada September 2024 yang melalui pintu masuk utama sebanyak 1,12 juta kunjungan dan pintu masuk perbatasan sebanyak 157,97 ribu kunjungan.
Jumlah kunjungan yang melalui pintu masuk utama didominasi oleh wisman dengan moda angkutan udara yang berkontribusi sebesar 84,00%, sedangkan wisman dengan moda angkutan laut dan darat masing-masing hanya sebesar 13,38% dan 2,62%.
Kunjungan wisman melalui pintu masuk utama dengan moda angkutan udara pada September 2024 mencapai 941,90 ribu kunjungan, naik 21,14% dibandingkan dengan September 2023 (y-on-y), tetapi mengalami penurunan 4,62% dibandingkan dengan Agustus 2024 (m-to-m).
Bandara Ngurah Rai-Bali dan Soekarno Hatta-Banten tercatat menjadi pintu masuk utama moda angkutan udara dengan kunjungan wisman terbanyak. Keduanya berkontribusi 89,47% atau mencapai 842,70 ribu kunjungan.
Kunjungan wisman melalui pintu masuk utama dengan moda angkutan laut pada September 2024 tercatat 150,00 ribu kunjungan, naik sebesar 11,15%dibandingkan September 2023 (y-on-y), tetapi turun 8,34% dibandingkan Agustus 2024 (m-to-m).
Pelabuhan Batam dan Tanjung Uban di Kepulauan Riau tercatat menjadi pintu masuk utama moda angkutan laut dengan kunjungan wisman terbanyak. Keduanya berkontribusi 87,16% atau mencapai 130,74 ribu kunjungan.
Selanjutnya, kunjungan wisman yang berkunjung melalui pintu masuk utama dengan moda angkutan darat pada September 2024 mencapai 29,38 ribu kunjungan, mengalami peningkatan 31,61% dibandingkan September 2023 (y-on-y), dan naik 11,08% dibandingkan Agustus 2024 (m-to-m).
Pintu masuk Atambua (Nusa Tenggara Timur), Lintas Batas Jayapura (Papua), dan Entikong (Kalimantan Barat) tercatat sebagai pintu masuk utama moda angkutan darat dengan kunjungan wisman terbanyak pada September 2024. Ketiganya berkontribusi 82,66% atau mencapai 24,29 ribu kunjungan.
