Mengutip The Verge, Kamis (27/2/2025), Amazon baru saja meluncurkan versi AI generatif, Alexa Plus. Beberapa kemampuannya termasuk memesan bahan makanan atau mengirim undangan acara ke orang lain.
Alexa Plus juga memiliki kemampuan menganalisa sebuah gambar. Selain itu menginformasikan soal ketersediaan tiket konser, keberadaan bisnis lokal, hingga memesan untuk tempat makan malam.
Kemampuan Alexa Plus ini juga dipamerkan Direktur Mara Segal. Dia memberitahu jadwal sepakbola anak-anaknya dan asisten itu akan menambahkan detil pada kalender serta pengingatnya.
Bahasa yang digunakan santai dan alami seperti percakapan biasanya. Sejumlah fitur Alexa Plus bersifat visual dan widget baru untuk menyesuaikannya pada Home Screen.
Amazon mengatakan Alexa Plus dikembangkan dengan model milik internal Nova dan perusahaan lain seperti Anthropic.
Sistem diklaim menggunakan model terbaik untuk tugas yang dikerjakan. Selain itu, Amazon bekerja sama dengan sejumlah pihak lain untuk mendapatkan, memahami dan menganalisa data.
Layanan baru itu akan diluncurkan bulan depan. Untuk tahap awal, pengguna bisa mengaksesnya secara gratis.
Anggota Amazon Prime juga dapat menggunakannya secara gratis. Sementara untuk berlangganannya harus membayar senilai US$19,99 per bulan.
Alexa Plus akan masuk dalam aplikasi Alexa terbaru dan bekerja hampir di semua perangkat yang telah dirilis. Mulai dari Echo Show 8, 10, 15, hingga 21.
Sejumlah fitur dapat diakses melalui laman resmi Alexa.com. Amazon bekerja sama pula dengan AI Suno, generator lagu agar asisten virtual nya bisa membuat lagu berdasarkan perintah pengguna.
Ditanyai soal fenomena tersebut, Brand Sales Marketing Manager Asus Indonesia, Galih Wardhana menjelaskan cukup senang dengan fenomena tersebut. Sebab menurutnya membuat industri gaming semakin disukai lebih banyak pihak.
“Sebetulnya dari kita sih sebetulnya happy, karena industri gaming ini sudah semakin istilahnya banyak diminati gitu ya,” jelasnya pada Rabu (26/2/2025).
Meski begitu, dia mengatakan para gamers sebenarnya mengetahui perangkat apa yang diinginkan. Termasuk soal performa dan fitur yang dihadirkan untuk performa.
“Tapi kalau dari sisi pengalaman dari game, kemudian spesifikasi,true gamers know what device that they want to have gitu. Artinya gitu ya. Kurang lebih kalau seorang gamers dia lebih mementingkan performa, kemudian fitur-fitur gaming apa yang bisa mendukung dia dalam bermain game,” kata Galih.
“Mostly mereka sudah tahu spesifikasi dan itu sebetulnya target utama ROG Phone,” imbuhnya merujuk pada seri ponsel gaming milik Asus.
Galih menjelaskan ROG Phone diciptakan untuk para gamers. Yakni menghadirkan fitur dan hardware benar-benar diciptakan untuk gaming.
Sementara itu, Asus berencana akan memboyong seri ROG Phone 9 terbaru ke Indonesia. Peluncuran sendiri akan diselenggarakan pada 18 Maret 2025 mendatang.
“Kami dengan bangga memperkenalkan produk baru ini di Indonesia. Ini merupakan ponsel gaming baru yang akan membawa semua gamer ke level berikutnya,” kata Country Product Manager Asus Technology Jessica Huang.
Asus akan memperluas pasar lewat ponsel barunya itu. Diperuntukkan bagi gamer baik kasual maupun pro.
“ROG Phone 9 hadir untuk membuka kemungkinan baru dalam mendefinisikan ulang game seluler di sini,” ucapnya.
Tidak dijelaskan harga jual ROG Phone 9 di Indonesia. Kita tunggu saja saat peluncuran resminya nanti.
Kasus tersebut perihal dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023.
Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap sedikitnya 96 saksi dan dua orang ahli.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan pemerintah sendiri berupaya untuk memaksimalkan produksi minyak dalam negeri untuk bisa diolah dan digunakan untuk kebutuhan dalam negeri.
“Kita coba maksimumkan untuk semua produksi dalam negeri, dan arahan dari Pak Menteri semaksimal mungkin diolah dalam negeri, untuk diolah di kilang dalam negeri,” jelas Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Di samping itu, Dadan menyebutkan sejatinya aturan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2021.
Peraturan itu sendiri merupakan pembaruan dari aturan yang sebelumnya yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.
“Sudah ada pembaruan. Memang kata wajibnya tidak ada, tapi itu diartikannya bukan berarti tidak wajib, kan ada proses harus ditawarkan dan itu juga sudah ditawarkan, semua diikuti di situ,” papar Dadan.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, dari proses penyidikan, selain pemeriksaan saksi dan ahli, Tim Penyidik telah memiliki adanya alat bukti cukup berupa penyitaan terhadap 969 dokumen dan 45 barang bukti elektronik.
Berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup, Tim Penyidik menetapkan 7 orang Tersangka yakni sebagai berikut:
1. RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
2. SDS selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional.
3. YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.
4. AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
7. GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
“Setelah dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan telah dinyatakan sehat, laluTim Penyidik melakukan penahanan terhadap para Tersangka selama 20 hari ke depan,” ungkap Harli.
Adapun kasus posisi dalam perkara ini yaitu:
Dalam periode 2018 s.d. 2023 pemenuhan minyak mentah dalam negeri seharusnya wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri dan Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari Kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Hal itu sebagaimana tegas diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
Namun berdasarkan fakta penyidikan, Tersangka RS, Tersangka SDS, dan TersangkaAP melakukan pengkondisian dalam Rapat Optimasi Hilir (OH) yang dijadikan dasar untuk menurunkan readiness/produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya dan akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang diperoleh dari impor;
Pada saat produksi kilang sengaja diturunkan, maka produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS sengaja ditolak dengan fakta sebagai berikut:
Produksi minyak mentah KKKS tidak memenuhi nilai ekonomis, padahal harga yang ditawarkan masih masuk range harga HPS;
Produk minyak mentah KKKS dilakukan penolakan dengan alasan spesifikasi tidak sesuai (kualitas) kilang, tetapi faktanya minyak mentah bagian negara masih sesuai kualitas kilang dan dapat diolah.dihilangkan kadar merkuri atau sulfurnya.
Saat produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS ditolak dengan berbagai alasan, maka menjadi dasar minyak mentah Indonesia dilakukan penjualan keluar negeri (ekspor);
Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka PT Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah dan PT Pertamina Patra Niaga melakukan impor produk kilang.
Untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga diperoleh fakta adanya pemufakatan jahat (mens rea) antara Penyelenggara Negara (Tersangka SDS, Tersangka AP, Tersangka RS, dan Tersangka YF) bersama DMUT/Broker (Tersangka MK, Tersangka DW, dan Tersangka GRJ)sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara;
Pemufakatan tersebut, diwujudkan dengan adanya tindakan (actus reus) pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan cara pengkondisian pemenangan DMUT/Broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi (Spot) yang tidak memenuhi persyaratan dengan cara:
Tersangka RS, Tersangka SDS dan Tersangka AP memenangkan DMUT/Broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum;
Tersangka DM dan Tersangka GRJ melakukan komunikasi dengan Tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi (spot) pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari Tersangka SDS untuk impor minyak mentah dari Tersangka RS untuk impor produk kilang.
Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92, padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi Ron 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan;
Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya mark up kontrak shipping (pengiriman) yang dilakukan oleh Tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13% s.d. 15% secara melawan hukum sehingga Tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut;
Pada saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh dari produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan HIP (Harga Index Pasar) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal/tinggi sehingga dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun dari APBN;
Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun, yang bersumber dari komponen sebagai berikut:
Kerugian Ekspor Minyak Mentah Dalam Negeri sekitar Rp35 triliun.
Kerugian Impor Minyak Mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.
Kerugian Impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun.
Kerugian Pemberian Kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun.
Kerugian Pemberian Subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.
“Para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” paparnya.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang dan menembus pasar global. Salah satu wujud nyata dukungan tersebut terlihat melalui kesempatan yang diberikan kepada berbagai UMKM potensial, seperti Animers Craft asal Medan yang bergerak dalam bidang usaha rajut untuk memperluas jangkauan pasar mereka.
Sebagai salah satu peserta BRI UMKM EXPO(RT) 2025, pendiri Animers Craft, Anita M Simamora, membagikan kisah perjalanannya dalam membangun bisnis kerajinan tangan yang dimulai sejak tahun 2020. Anita menuturkan bahwa kecintaannya pada seni merajut berawal dari hobi sejak bangku sekolah dasar (SD) Namun, seiring berjalannya waktu, kesibukannya untuk fokus pada pendidikan dan karier membuatnya hampir melupakan kegemarannya itu.
Namun, setelah memasuki masa pensiun, ia akhirnya memutuskan untuk menghidupkan kembali kecintaannya pada dunia rajut dan bergabung dalam komunitas perajut di Medan. Apa yang awalnya hanya sekadar mengisi waktu luang, perlahan berkembang menjadi usaha yang semakin serius. Kini, Animers Craft telah menjadi sumber penghasilan utama bagi Anita.
Dengan tekad kuat, Anita mulai memasarkan produknya secara perlahan. Pada awal berdirinya bisnis ini, dia mengenang bahwa hanya menerima pesanan kecil dari teman-teman. Namun, seiring berjalannya waktu, dia melihat potensi besar dalam industri rajut handmade ini.
Adapun, produk yang ditawarkan Anita lewat Animers Craft punya berbagai jenis, mulai dari tas rajut dengan desain mosaik unik hingga gantungan kunci rajut yang lebih sederhana. Setiap produknya dibuat dengan tangan secara teliti dan penuh kesabaran.
“Saya pikir, kalau ditekuni dengan serius, rajutan ini bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Saya mulai berjualan, belajar pemasaran, dan mendaftarkan usaha secara resmi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (24/2/2025).
Upaya Anita untuk memperluas jangkauan pasarnya akhirnya membuahkan hasil. Produk Animers Craft telah mendapat respons positif dari berbagai daerah di Indonesia dan bahkan telah dikirim ke Belanda melalui layanan jasa titip seorang teman.
Kesempatan untuk mengembangkan bisnis kian terbuka lebar ketika Anita berpartisipasi dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025 di ICE BSD, Tangerang. Melalui proses seleksi yang ketat, Animers Craft berhasil terpilih berkat teknik rajut mosaik yang unik dan tidak banyak dikuasai oleh perajin lain. Keunikan ini membuat produk Animers Craft menarik perhatian calon pembeli internasional, membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi Anita dan komunitasnya.
Sebagaimana diketahui, acara yang berlangsung pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025 tersebut sukses dihadiri oleh lebih dari 69 ribu pengunjung, mencatatkan transaksi lebih dari Rp40 miliar dan berhasil merealisasikan kontrak ekspor mencapai USD 90,6 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.
“Dengan mengikuti pameran ini, saya berharap bisa menjangkau lebih banyak pembeli internasional, sekaligus belajar cara memasarkan produk lokal ke pasar global,” tambah Anita.
Dirinya juga menuturkan bahwa keberhasilannya menembus pasar luar negeri akan membuka peluang bagi lebih banyak perajin di komunitasnya untuk ikut serta dalam produksi.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto menegaskan bahwa BRI terus berupaya mendorong UMKM agar dapat naik kelas dan bersaing di pasar global.
“Melalui berbagai program, seperti BRI UMKM EXPO(RT), kami berupaya memberikan akses yang lebih luas bagi pengusaha UMKM untuk bertemu dengan calon pembeli dari luar negeri, sekaligus mendapatkan bimbingan dalam pengembangan bisnis,” ujar Amam.
Resiliensi kinerja BRI tersebut didorong oleh seluruh layanan operasional perbankan yang berjalan dengan lancar dan aman, sehingga nasabah mendapatkan akses layanan optimal terhadap berbagai produk dan layanan transaksi perbankan BRI.
Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi menyatakan, kinerja positif BRI juga didukung oleh penerapan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). BRI seperti layaknya bank swasta, juga turut serta dalam program penjaminan simpanan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Di samping itu, BRI juga menjadi bank yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia. Partisipasi dan tata Kelola tersebut memberikan jaminan kepada nasabah bahwa dana mereka dijamin keamanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap dia dalam keterangan resminya, Minggu (23/2/2025).
Sebagaimana diketahui, pada 12 Februari 2025 lalu BRI telah mengumumkan capaian kinerja keuangan. Di mana sepanjang tahun 2024 BRI berhasil mencetak laba bersih secara konsolidasi sebesar Rp 60,64 triliun.
Sementara itu, total aset BRI hingga akhir Desember 2024 mencapai Rp 1.992,98 triliun atau tumbuh 1,42% secara year on year (yoy). Pertumbuhan ini didorong penyaluran kredit yang selektif dan berkualitas dengan tetap berfokus pada UMKM.
Dari sisi penyaluran kredit, BRI mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp 1.354,64 triliun atau tumbuh 6,97% yoy dan seluruh segmen pinjaman tercatat tumbuh positif. Penyaluran kredit BRI tersebut didominasi oleh segmen UMKM dengan porsi mencapai 81,97% dibandingkan dengan total kredit BRI, atau dengan nominal sebesar Rp 1.110,37 triliun.
Lebih lanjut, pertumbuhan penyaluran kredit tersebut juga diikuti dengan perbaikan kualitas kredit. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) dari semula 2,95% pada akhir Desember 2023 membaik menjadi 2,78% pada akhir Desember 2024.
Di sisi lain, BRI juga mempersiapkan pencadangan yang mencukupi dengan NPL Coverage sebesar 215,01%. Dari sisi simpanan atau Dana Pihak Ketiga (DPK), BRI berhasil menghimpun simpanan sebesar Rp 1.365,45 triliun. Dana murah (CASA) mendominasi penghimpunan simpanan BRI dengan proporsi mencapai 67,30% atau setara dengan Rp 918,98 triliun.
Raihan kinerja positif BRI tersebut juga didukung kondisi likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat. Dimana rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) BRI berada di level 88,85% dengan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 26,63%.
Menurut Agustya, capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa dengan tata kelola dan fundamental bisnis yang kuat, BRI mampu mencatatkan kinerja yang stabil di tengah dinamika tantangan ekonomi global.
“Kinerja positif BRI tersebut juga mampu menjadi salah satu penentu terjaganya stabilitas industri perbankan yang berdampak positif bagi perekonomian nasional,” tandas dia.
Foto: Pelabuhan Benoa, Bali, mencetak sejarah dengan menyandarkan tiga kapal pesiar internasional sekaligus diantaranya, Silver Nova, Queen Elizabeth, dan Viking Sky pada Jumat (21/2/2025) siang. (Dok. Istimewa)
“Keberhasilan ini semakin mengukuhkan Pelabuhan Benoa sebagai destinasi utama kapal pesiar internasional dan momentum bersejarah dalam perjalanan menjadi Home Port Tourism di Indonesia,” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).
Ia mengapresiasi pencapaian ini sebagai langkah besar dalam pengembangan sektor maritim dan pariwisata di Indonesia.
“Ini bukti nyata Pelabuhan Benoa mampu menjadi pusat destinasi wisata kapal pesiar. Dengan infrastruktur yang terus berkembang, kita optimistis akan semakin banyak kapal pesiar yang menjadikan Benoa sebagai home port,” ucap Erick.
Tiga kapal pesiar yang bersandar memiliki kapasitas besar dengan ribuan penumpang dan kru. Silver Nova, kapal pesiar mewah sepanjang 244 meter, membawa total 1.185 penumpang dan kru. Queen Elizabeth memiliki panjang 293 meter dengan 2.927 penumpang serta kru, sementara Viking Sky dengan panjang 228 meter membawa 1.311 penumpang dan kru.
Erick menilai kunjungan kapal pesiar ke Pelabuhan Benoa memberikan dampak signifikan terhadap industri pariwisata dan perekonomian Bali. Erick menyebu ribuan wisatawan yang turun dari kapal membawa potensi besar bagi sektor perhotelan, restoran, transportasi, serta ekonomi kreatif lokal.
“Selain itu, sektor UMKM juga mendapat manfaat dengan meningkatnya permintaan produk-produk lokal,” lanjut Erick.
Erick menyampaikan Pelindo Regional 3 mencatatkan 134 Cruise Call pada 2024 dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 149 Cruise Call pada 2025. Sementara itu, Pelabuhan Benoa mencatatkan 56 kunjungan kapal pesiar selama 2024.
“Keberhasilan menyandarkan tiga kapal pesiar ini semakin menegaskan peran strategis Pelabuhan Benoa dalam industri pelayaran dan pariwisata nasional,” kata Erick.
Ke depan, sambung Erick, Pelabuhan Benoa siap menyambut lebih banyak kapal pesiar internasional seiring dengan komitmen BUMN dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dengan terus meningkatkan fasilitas dan layanan, Erick meyakini Pelabuhan Benoa mampu menjadi pusat wisata kapal pesiar terkemuka di Asia Tenggara.
Perwakilan Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya, Machril mengatakan, pihaknya keberatan lantaran dengan adanya pencabutan izin tersebut, status para nasabah yang menggenggam keputusan inkracht dari pengadilan.
“Kami terus terang kami keberatan dengan pencabutan itu. Karena begitu perusahaan itu statusnya dicabut, status kami ini nasabah siapa? Karena jadinya kalau perusahaan itu dibubarkan, kami jadi nasabah siapa? Jiwasraya ini sudah nggak ada,” kata Machril kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Machril pun menyoroti kejanggalan dalam Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Jiwasraya. Menurutnya, RPK sejatinya bertujuan untuk memulihkan kondisi perusahaan agar bisa kembali beroperasi, tetapi yang terjadi justru malah dilikuidasi.
Ia juga mempertanyakan apakah sejak awal yang diajukan adalah rencana likuidasi atau benar-benar rencana penyehatan.
“Kalau memang sejak awal bertujuan untuk likuidasi, seharusnya hal itu disampaikan secara terbuka kepada publik dan nasabah, bukan justru menggembar-gemborkan restrukturisasi,” tutur Machril.
Sebagaimana diketahui, melalui informasi dari manajemen Jiwasraya, hingga saat ini hampir seluruh pemegang polis (99,7%) telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).
IFG Life akan meneruskan pertanggungan pemegang polis eks-Jiwasraya dengan produk yang lebih sehat sesuai dengan ketentuan polis, sehingga hak-hak pemegang polis dapat lebih terjamin di IFG Life.
OJK telah meminta manajemen Jiwasraya sejak 2020 untuk mengatasi ketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajiban kepada pemegang polis karena besarnya defisit keuangan saat itu. Untuk menangani defisit tersebut, OJK telah meminta Jiwasraya menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
RPK ini terakhir kali disesuaikan melalui Rencana Tindak yang disampaikan kepada OJK pada 2023 dengan mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen, khususnya kepentingan seluruh pemegang polis.
RPK tersebut pada dasarnya memuat skema restrukturisasi polis yang memberikan pilihan sukarela kepada seluruh pemegang polis Jiwasraya untuk melakukan penyesuaian liabilitas di masa yang akan datang dengan struktur produk yang lebih sehat dan relevan dengan kondisi terkini. Apabila pemegang polis Jiwasraya menyetujui skema tersebut, polis mereka akan dialihkan ke IFG Life.
Untuk mendukung kemampuan IFG Life membayarkan kewajibannya kepada pemegang polis eks-Jiwasraya yang telah menyetujui restrukturisasi, IFG Life telah mendapatkan tambahan modal yang cukup dari pemegang sahamnya. Hingga saat ini, sebanyak 68% pemegang polis yang semula menolak restrukturisasi telah menyetujui skema tersebut.
Dengan demikian, masih terdapat 0,3% pemegang polis Jiwasraya yang belum menyetujui skema restrukturisasi, sehingga mereka tetap menjadi pemegang polis Jiwasraya. Namun, Jiwasraya tetap mengimbau para pemegang polis ini untuk mengikuti skema restrukturisasi.
Direktur Utama PT PP Sinergi Banjaratma Dina Yunanda mengungkapkan rest area ini memang didirikan untuk diisi oleh para pelaku UMKM. Adapun berapa pelaku UMKM tersebut sebelumnya berjualan di pinggir ruas pantura Brebes Jawa Tengah.
“(Lokasi ini) diperbolehkan menjadi rest area asal 70% diisi oleh para pelaku UMKM saat kami meminta izin pembangunan ke Kementerian PUPR,” ungkap Dina dalam Media Gathering di Rest Area Heritage KM 260B, Banjaratma, Kamis (20/2/2025).
Diketahui Rest Area 260B Heritage Banjaratma Brebes memiliki tenant UMKM sebanyak 188 pelaku dan sebanyak 27 pelaku non UMKM. Sedangkan jumlah pekerja tercatat sebanyak 596 pekerja.
“Dengan rest area ini, kami membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar Brebes,” tegas Dina.
Salah satu pelaku UMKM di Rest Area 260B Heritage Banjaratma Brebes mengaku mencatat omzet penjualan yang cukup besar selama tergabung di Rest Area 260B Heritage Banjaratma Brebes. Nur sebagai pengelola UMKM yang menjual buah tangan khas Brebes mengaku bisa mencatat pendapatan hingga Rp 20 juta dalam satu bulan.
“Kalau lagi ramai Rp 20 juta. Kalau hari biasa Rp 15 juta. Kalau sepi bisa Rp 5-10 juta,” terang dia.
Dia berharap pada momen mudik lebaran 2025 nanti pihaknya mampu mencatat pendapatan Rp 25 juta-30 juta.
Sebagai informasi sebelumnya rest area ini merupakan bangunan pabrik gula didirikan pada 1908 oleh NV Cultuur Maatschappij, yaitu perusahaan perkebunan yang berpusat di Amsterdam, Belanda.
Setelah gulung tikar pada 1997, kompleks pabrik gula yang berdiri di lahan seluas 10,5 hektare ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Seiring dengan dibangunnya berbagai rest area Tol Trans Jawa, rest area pabrik gula Banjaratma mulai direvitalisasi menggunakan bangunan lama, dan dilakukan penyesuaian fungsi.
Adapun pembangunan rest area melibatkan beberapa konsorsium yang terdiri dari PT Waskita Toll Road, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT PP Properti, PT Jasamarga Properti, dan PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN).
Di rest area ini terdapat 200 booth UMKM. Terdiri dari kuliner nusantara, oleh-oleh, kerajinan tangan, gerabah, lukisan, baju batik, dan beberapa wahana permainan anak.
Dalam sepengetahuannya, harga jual LPG 3 Kg di lapangan bisa mencapai Rp 23.000 hingga Rp 30.000 per tabung. Padahal, seharusnya harga LPG melon itu paling mahal mencapai Rp 16.500 per tabung.
“Tapi apa yang terjadi rakyat kita beli dengan harga mohon maaf Rp 25.000 Rp 23.000 ada yang Rp 30.000. Jadi kita ini mengambil hak rakyat, seluruh rakyat bayar lebih. Ya saya sebagai mantan orang miskin yang dibesarkan dalam keluarga yang susah tidak rela ini terjadi,” katanya dalam acara Indonesia Economic Summit, di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Bahlil menguraikan, sejatinya pemerintah telah menggelontorkan subsidi untuk LPG per tahunnya mencapai Rp 87 triliun. Bahkan, Bahlil mengakui harga LPG belum berubah bahkan sejak tahun 2007 lalu.
“Untuk subsidi LPG setiap tahun itu tidak kurang dari Rp 80 triliun 80, 84, 87 (triliun). Tahun 2023 itu Rp 87 triliun. Dan untuk LPG ini sejak 2007 diterapkan sampai sekarang harganya gak naik-naik,” bebernya.
Harga jual LPG yang tinggi di masyarakat, berdasarkan pengakuan Bahlil, membuat dirinya terkejut. Hal itu lantaran dia sendiri tidak rela jika komoditas yang sudah disubsidi oleh negara namun masih didapatkan dengan harga mahal oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin.
“Bapak ibu semua saya jujur dalam forum ini begitu saya masuk jadi Menteri ESDM, saya kaget karena saya kan Menteri ESDM yang berlatar belakang orang susah, saya kan pernah waktu sekolah makan dikasih makan oleh negara lewat dana subsidi,” imbuhnya.
Dengan begitu, Bahlil menegaskan pihaknya akan terus menjamin hak-hak rakyat miskin terjamin didapatkan secara utuh, termasuk hak subsidi melalui LPG.
“Ini yang menjadi jihad politik saya sebagai Menteri ESDM untuk menjamin hak-hak rakyat harus diberikan secara utuh yang apa yang dilakukan oleh negara,” tandasnya.
Merespon maraknya risiko fraud di insutri pinjaman daring (pindar), OJK telah melakukan penyempurnaan regulasi melalui berbagai POJK terkait LPBBTI dan
PVML, antara lain POJK 40/2024, POJK 42/2024, POJK 43/2024, POJK 48/2024, dan POJK 49/2024.
Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan pelindungan konsumen dengan memperkuat mitigasi risiko yang meliputi pemahaman pengguna, transparansi, dan pembatasan kerja sama dengan risiko tinggi.
Meski dibayangi sejumlah kasus fraud dan dampak tak langsung dari hadirnya pinjaman online (Pinjol) ilegal, Agusman menilai, permasalahan yang terjadi di industri pindar belum dikategorikan sebagai hal yang berdampak sistemik pada perekonomian negara.
“Industri Pindar tidak berdampak sistemik karena masih relatif kecil dibanding sektor jasa keuangan lainnya, dengan outstanding pendanaan Rp77,02 triliun per Desember 2024,” ungkap Agusman dalam jawaban tertulis, Selasa, (18/2/2025).
Jik mengingat ke belakang, terdapat beberapa permasalahan yang menjangkit beberapa perusahaan fintech P2P lending. Adapun update terbaru atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
Investree
Sebagaimana diketahui, OJK telah mencabut izin usaha Investree karena beberapa alasan. Pertama, Investree terbukti melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
Kedua, OJK menilai kinerjanya memburuk dan mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.
Pencabutan izin usaha Investree tertulis dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.
Dalam keterangan terbaru, OJK menyatakan bahwa pihaknya telah dan akan terus melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum, termasuk mengenai upaya hukum terhadap Sdr. Adrian antara lain melalui penerbitan red notice, berkoordinasi dengan Interpol serta otoritas terkait.
“Perusahaan telah menyampaikan neraca penutupan dan saat ini dalam proses penelaahan. Proses penyelesaian hak & kewajiban akan dilakukan melalui Tim Likuidasi yang dibentuk,” ungkap Agusman.
Koin P2P
Duduk perkara masalah di anak usaha KoinWorks ini dimulai ketika OJK mendapati 88 pengaduan terhadap PT Lunaria Annua Teknologi (Koin P2P) per 31 Desember 2024. Permasalahan terbanyak adalah soal return atau imbal hasil.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa KoinP2P melakukan penundaan pembayaran kepada lender(standstill) disebabkan oleh fraud yang dilakukan oleh penerima dana sebanyak lebih kurang Rp360 miliar.
Terbaru, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap KoinP2P. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, telah disampaikan rekomendasi kepada KoinP2P untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan selanjutnya akan memantau pelaksanaan atas komitmen perbaikan KoinP2P sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
“Penyelenggara telah menyampaikan laporan mengenai permasalahan yang terjadi. Penyelenggara didorong untuk melakukan penyelesaian permasalahan dengan memperhatikan keberlangsungan usaha (going concern) serta pemenuhan kewajiban terhadap seluruh Pemberi Dana yang terdampak,” ungkap Agusman.
OJK pun akan terus melakukan pemantauan terhadap komitmen Pemegang Saham KoinP2P untuk memastikan keberlangsungan usaha KoinP2P termasuk melakukan penguatan permodalan atau aksi korporasi lainnya.
iGrow
Fintech lending iGrow mencatat angka TWP90 sudah di level 80,18% per Februari 2025. Hal ini terus memburuk dari Oktober 2023 lalu, di mana iGrow mengakumulasi TWP90 sebesar 46%.
Dalam kabar terbaru, OJK mengatakan, IGrow telah melakukan beberapa upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Saat ini OJK terus memantau komitmen iGrow termasuk upaya penagihan dan penguatan permodalan.
“Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK akan mengambil tindakan pengawasan, termasuk pemberian sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tutur Agusman.
Setelah itu, langkah-langkah selanjutnya akan ditentukan berdasarkan perkembangan dan implementasi rencana perbaikan yang dilakukan oleh iGrow.
![[DALAM] Jiwasraya](https://awsimages.detik.net.id/visual/2018/12/18/4c00edaa-7b95-4f14-83d6-0545f0255506_169.jpeg?w=900&q=80)
