“Saya kira di bawah pemerintahan pak Prabowo justru lebih tegas untuk memberantas hal-hal apapun itu yang menjadikan iklim investasi kita tidak baik. Iklim tidak baik artinya investor tidak akan masuk,” kata Agus Gumiwang di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Premanisme hingga pemalakan oknum ormas menjadi masalah serius bagi dunia usaha karena menimbulkan ketidakpastian usaha dan biaya yang ditimbulkan. Karenanya hal itu menjadi masalah serius yang ditimbulkan.
“Saya kira komitmen dari pemerintahan pak Prabowo dan kami semua dalam memberantas tindakan-tindakan atau praktik-praktik yang sebut saja melanggar hukum semakin tegas,” katanya.
Sementara itu bos kawasan industri akan mendukung kebijakan pemerintah.
“Intinya kita mendorong lah, di mana ada pungli, kita pengusaha susah itu aja,” kata Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Akhmad Ma’ruf Maulana.
Meski demikian ada hal yang tidak kalah penting untuk diangkat, hal itu juga dianggap bakal mendorong iklim investasi.
“Kalau isu pungli sudahlah, itu sudah lewat. Kita kemarin sudah membahas itu, kita angkat premanisme sudah selesai. Kita isunya bagaimana percepatan investasi dengan mendorong UU kawasan industri. Kita akan mengawal itu,” katanya.
Sebagai informasi, satuan tugas antipungli atau Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sebelumnya dibentuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertamanya menjabat di pertengahan tahun 2016 silam.
Realisasi penarikan utang tersebut setara dengan 45% dari total target pembiayaan APBN melalui utang senilai Rp 775,9 triliun sepanjang tahun ini.
“Strategi pembiayaan kita dijalankan secara fleksibel, terukur, mencakup aspek waktu, instrumen, dan komposisi mata uang,” kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono saat konferensi pers APBN edisi Mei 2025 di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Thomas menyebutkan, selain pembiayaan utang, total pembiayaan non utang sebesar Rp 24,5 triliun atau 15,3% dari target pembiayaan non utang tahun ini sebesar Rp 159,7 triliun.
Pembiayaan non utang ini ialah dana yang disediakan untuk APBN berinvestasi. Artinya tidak menambah pembiayaan utang, melainkan mengurangi total pembiayaan anggaran karena dananya yang keluar.
Mengutip penjelasan dalam website fiskal.kemenkeu.go.id, disebutkan bahwa pembiayaan nonutang bisa berasal dari: (1) penggunaan saldo rekening pemerintah di Bank Indonesia, (2) hasil pelunasan piutang pemerintah, (3) hasil privatisasi BUMN, (4) hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan, (5) sisa anggaran lebih (SAL), dan (6) sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).
“Pembiayaan non utang di sini minus Rp 24,5 triliun, artinya kita berinvestasi pada hal-hal khusus dan ini pembiayaan non utang tidak menambah utang,” ucap Thomas.
Dengan catatan pembiayaan utang dan non utang itu, maka realisasi pembiayaan anggaran secara keseluruhan per akhir Mei 2025 sudah senilai Rp 324,8 triliun atau 52,7% dari target APBN 2025 yang sebesar Rp 616,2 triliun.
“Misalnya yang tadinya grade D atau grade E itu harganya Rp 100-120 ribu/Kg, sekarang saya melihat di Temanggung itu hanya di kisaran Rp 80-100/Kg,” kata Kepala Desa Purbasari, Kabupaten Temanggung Pujiyono kepada CNBC Indonesia Senin (16/6/2025).
Penentuan harga tembakau dihitung berdasarkan pada grade mulai dari A hingga G. Grade A merupakan kualitas terendah, grade B di tingkat kedua, dan seterusnya hingga G yang tertinggi.
“Belum grade di bawahnya, yang tadinya harganya Rp 60-70 ribu/Kg. Itu sekarang masih stagnan di angka Rp 50-60/Kg,” lanjutnya.
Tembakau untuk penggunaan rokok masuk ke dalam grade tinggi mulai dari D hingga ke atasnya, namun harga saat ini seperti yang ada di bawahnya.
Daya tawar petani makin terhimpit karena pabrikan besar seperti Gudang Garam tidak membeli banyak tembakau saat ini. Imbasnya pabrikan yang lebih kecil kerap menawar dengan harga terlalu rendah.
“Ketika pabrikan ini nggak mengambil, ini menjadi celah pabrikan-pabrikan kelas 2 dan 3, mereka mengambil celah itu, bilangnya di petani masih banyak, saya bisa beli juga ini, dengan harga yang bisa dinego,” sebut Pujiyono.
Selain itu, kerap datang pengepul yang menawar harga tidak kalah rendah. Petani mau tidak mau melepas stok meski harus dibeli dengan harga murah.
“Sekarang hasil panen di rumah banyak, sudah pusing sekali. Biasanya setiap tahun panen, begitu dilajang, dijemur, dikemas, tinggal kita kirim dan dibayar. sekarang, dengan terhambatnya ini, stoknya banyak di rumah belum laku,” sebut Pujiyono.
Dalam laporan terbaru McAfee, aplikasi berbahaya tersebut telah diunduh lebih dari 8 juta kali di seluruh dunia. Modus utamanya adalah menyamar sebagai aplikasi keuangan resmi yang lengkap dengan nama, logo, dan antarmuka yang meyakinkan. Bahkan, mereka aktif beriklan di media sosial untuk menjaring korban.
Jenis aplikasi ini dikenal sebagai Spy Loan, karena diam-diam mengakses data pribadi pengguna begitu aplikasi diinstal. Data itu kemudian dimanfaatkan pelaku untuk menekan, meneror, bahkan menguras rekening korban.
“Korban dijebak dengan iming-iming pinjaman berbunga rendah dan proses mudah,” tulis McAfee. “Namun setelah data pribadi dan keuangan diserahkan, pelaku akan menagih dengan bunga tak masuk akal dan ancaman yang meresahkan.”
Secara global, aplikasi ini banyak menyasar pengguna di Amerika Selatan, Asia Selatan, dan Afrika. Di Indonesia, tiga aplikasi telah diunduh oleh sekitar 2 juta pengguna.
Berikut daftar lengkap 15 aplikasi berbahaya yang dilaporkan McAfee dan dikutip dari Tom’s Guide:
Préstamo Seguro-Rápido, Seguro – 1 juta unduhan
Préstamo Rápido-Credit Easy – 1 juta unduhan
Get Baht Easily – Quick Loan – 1 juta unduhan
RupiahKilat-Dana Cair – 1 juta unduhan
Borrow Happil – Loan – 1 juta unduhan
Happy Money – 1 juta unduhan
KreditKu – Uang Online – 500.000 unduhan
Dana Kilat – Pinjaman Kecil – 500.000 unduhan
Cash Loan-Vay tiền – 500.000 unduhan
RapidFinance – 100.000 unduhan
PrêtPourVous – 100.000 unduhan
Huayna Money – Préstamo Rápido – 100.000 unduhan
IPréstamos: Rápido Crédito – 100.000 unduhan
ConseguirSol-Dinero Rápido – 100.000 unduhan
ÉcoPrêt Prêt En Ligne – 100.000 unduhan
Jika Anda memiliki aplikasi-aplikasi di atas di ponsel Anda, disarankan segera menghapusnya dan melakukan pemeriksaan keamanan data.
Pernyataan pemerintah Iran ini dimuat di media setempat, menurut Reuters. Hal ini pun memicu kemungkinan kekacauan yang lebih luas.
Sebelumnya, Iran menuduh telah Amerika Serikat terlibat dalam serangan Israel. Tuduhan ini dibantah oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Iran telah melancarkan serangan balasan terhadap Israel pada Jumat malam (13/6/2025) setelah Israel menyerang Iran pada hari sebelumnya.
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan Iran telah “mempersiapkan diri untuk perang” dan serangan Israel merupakan “tindakan perlindungan nasional”.
Sementara itu, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani, menuduh Israel berusaha “menghancurkan diplomasi, menyabotase negosiasi, dan menyeret kawasan tersebut ke dalam konflik yang lebih luas”, dan ia mengatakan keterlibatan Washington “tidak diragukan lagi”.
“Mereka yang mendukung rezim ini, dengan Amerika Serikat di garis depan, harus memahami bahwa mereka terlibat,” kata Iravani kepada Dewan Keamanan.
“Dengan membantu dan memungkinkan kejahatan ini, mereka berbagi tanggung jawab penuh atas konsekuensinya.”
Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Jumat kemarin bahwa ia telah memberi Teheran ultimatum 60 hari, yang berakhir pada hari Kamis lalu, untuk membuat kesepakatan mengenai program pengayaan uraniumnya yang meningkat.
Perundingan AS-Iran putaran keenam telah dijadwalkan berlangsung di Oman pada hari Minggu esok. Namun, hingga saat ini, tidak ada kepastian apakah perundingan akan dilakukan.
Dalam acara pelantikan pejabat tinggi pratama atau eselon II dan pejabat pada unit organisasi, ia menjelaskan bahwa saat ini dunia dihadapkan dengan hubungan yang bersitegang akibat persaingan geopolitik. Hal tersebut memberikan imbas kepada pertumbuhan ekonomi.
“Dari sisi pertumbuhan ekonomi harga komoditas termasuk pelanggaran regulasi ekspor impor yg luar biasa disruptif ini sesuatu yang akan terjadi,” ujar Sri Mulyani dalam pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (13/6/2025).
Bahkan, Sri Mulyani mengatakan situasi saat ini seperti kondisi dunia pada awal tahun 1930-1940 saat terjadinya Perang Dunia II.
Maka dari itu, ia mengatakan APBN harus menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. Pasalnya, kondisi ekonomi politik global dan nasional tidak selalu bisa terkontrol.
“Kita perlu waspada apbn terus menjadi instrumen penting dan diandalkan. Kita memiliki tanggung jawab agar Indonesia, ekonomi, dan rakyatnya terus bisa melangsungkan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan perbaikan pemerataan,” tegasnya.
Peluncuran 27 satelit internet Kuiper dijadwalkan pada Senin, 16 Juni 2025, menggunakan roket Atlas V milik United Launch Alliance (ULA) dari Cape Canaveral, Florida.
Peluncuran kali ini akan menjadi misi kedua setelah peluncuran perdana tujuh minggu lalu yang juga mengirim 27 satelit ke orbit rendah Bumi.
“Kami telah merancang salah satu satelit komunikasi tercanggih yang pernah dibuat. Setiap peluncuran adalah kesempatan untuk menambah kapasitas dan cakupan jaringan kami,” kata Rajeev Badyal, Wakil Presiden Project Kuiper, dikutip dari Digital Trend, Kamis (12/6/2025).
Saat ini, Starlink milik SpaceX masih unggul jauh, dengan lebih dari 7.000 satelit aktif dan melayani lebih dari 5 juta pelanggan secara global sejak peluncuran perdananya enam tahun lalu.
Namun, Amazon tidak tinggal diam dengan mengejar ketertinggalan. Untuk fase awal, Project Kuiper menargetkan konstelasi lebih dari 3.200 satelit, dengan setidaknya 80 misi peluncuran yang direncanakan.
Amazon telah menyiapkan jadwal peluncuran yan cukup padat, termasuk 6 peluncuran tambahan dengan roket ULA Atlas V.
Perusahaan yang didirikan oleh Jeff Bezos itu juga menyiapkan 38 peluncuran dengan roket ULA Vulcan Centaur, serta puluhan misi lainnya dengan Arianespace, Blue Origin, bahkan SpaceX Falcon 9.
Jika semua berjalan lancar, layanan internet berbasis satelit milik Amazon akan mulai tersedia secara global pada akhir 2025, cukup dengan 1.000 satelit aktif. Jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 3.200 unit untuk meningkatkan kapasitas dan kestabilan jaringan.
Langkah Amazon ini menandai persaingan ketat di sektor internet orbit rendah Bumi (LEO), yang selama ini didominasi oleh Elon Musk.
“Kalau Amerika sekarang kita hindari. Kadang-kadang tidak stabil. Kita nggak tahu hari ini (tarifnya) bisa 25 persen, besok bisa 50 persen. Siapa yang tahu. Jadi saya belum berani. Tapi sebenarnya Amerika itu market yang cukup besar,” kata Presiden Direktur CT Advance Technology Henry Leo di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Pemerintah AS disebut menuding produk baja Indonesia merupakan produksi China dan masuk ke pasar AS lewat Indonesia atau transhipment, padahal perusahaan memproduksinya dari pabrik yang berada di Cilegon, Banten.
“Jadi kita udah ada ekspor, kita udah cukup regular ekspor ke mereka (AS) dengan produk kita. Dari 3 bulan lalu kita kena distop oleh mereka. Mereka klaim kita adalah barang transhipment, padahal kita bikin di Indonesia,” sebut Henry.
Pihaknya bukan tidak bisa masuk ke pasar AS, kalaupun bisa kerap dipersulit. Hal itu membuat perusahaan perlu berputar otak untuk mencari pasar baru.
Pengusaha lokal mulai melihat pasar lain di negara lain, misalnya Eropa hingga tetangga dari AS yakni Kanada, tidak ketinggalan pasar terdekat dari Indonesia, termasuk untuk produk barunya yakni pipa migas untuk laut atau offshore seperti Austenitic, Duplex, Super Duplex, dan 6Mo dengan bahan anti korosi.
“Rencana ini nanti kita akan ekspor ke South East Asia, setelah lokal, South East Asia. Eropa nanti kita akan (ekspor), kita juga akan ke sana. Dan termasuk Kanada,” sebut Henry.
Berdasarkan riset, tim peneliti menilai sektor industri manufaktur yang menjadi tulang punggung penyerap tenaga kerja, menghadapi tantangan deindustrialisasi prematur. Yakni menurunnya kontribusi terhadap PDB, tenaga kerja yang menurun dan produktivitas yang stagnan.
Di sisi lain, sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan, meliputi ketersediaan input, teknologi, logistik dan pembiayaan, serta persaingan dengan komoditas impor dan praktek perdagangan internasional yang tidak sehat.
Hal ini menyebabkan perlambatan ekonomi, yang diakibatkan oleh tergerusnya daya beli, menyusutnya kelas menengah dan menurunnya produktivitas sektoral.
Bahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025, dari 216,79 juta penduduk usia kerja di Tanah Air, 153,05 juta atau sekitar 70,60% merupakan angkatan kerja.
Dari 153,05 juta angkatan kerja sekitar 145,77 juta atau sekitar 95,24% merupakan pekerja.
Walaupun angka pekerja terlihat cukup tinggi, sekitar 96,48 juta atau 66,19% merupakan pekerja penuh dan sementara sedang tidak bekerja serta 49,29 juta orang atau sekitar 33,81% bukan pekerja penuh.
Tim riset memiliki beberapa saran strategi yang dapat dijalankan oleh pemerintah. Seperti kebijakan moneter dan fiskal ekspansif.
Stimulus moneter dan fiskal dinilai dapat mendorong permintaan domestik dan daya beli masyarakat, tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, tingkat inflasi dan nilai tukar dalam jangka panjang.
“Perluasan proyek strategis nasional untuk sektor ekonomi padat karya ke berbagai sektor dan lapangan usaha di sektor pengolahan hasil pertanian dan industri dengan teknologi rendah-menengah yang diidentifikasi dalam policy brief ini,” dikutip dalam riset, Selasa (10/6/2025).
Selanjutnya adalah penguatan produksi, adopsi teknologi non-otomasi penuh yang murah dan tepat guna serta peningkatan kualitas angkatan kerja.
“Reformasi pasar tenaga kerja, regulasi ketenagakerjaan yang fleksibel yang menyeimbangkan perlindungan pekerja dengan daya saing industri, formalisasi ketenagakerjaan melalui insentif untuk mendaftarkan pekerja dan menyediakan tunjangan perlindungan sosial, dan mendorong inklusivitas (gender, usia, pendidikan) dalam rekrutmen,” ujarnya.
Dari sisi ekosistem bisnis, juga diperlukan penyederhanaan dan efisiensi pendaftaran, perizinan dan perpajakan bisnis.
Penguatan trade defence/trade remedy, instrumen anti-dumping, anti-subsidy dan safeguard measure dalam perdagangan internasional untuk melindungi industri dalam negeri dari praktek perdagangan internasional negara lain yang tidak sehat.
“Penguatan pengawasan impor illegal, harmonisasi tarif impor agar industri dalam negeri terdorong untuk mengembangkan industri hilir maupun hulu dan optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk menyerap produk lokal,” ujarnya.
Tak hanya itu, tim riset pun menilai pemerintah perlu melakukan penguatan dalam sektor agro-industri. Seperti kawasan pengolahan hasil pertanian yang terintegrasi dengan fasilitas penyimpanan, jalan, pasokan air, listrik, serta infrastruktur desa.
Pemanfaatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyerap produk lokal, dan minimalisasi impor pangan utamanya rumput laut, jagung, ikan, kacang-kacangan, daging dan ubi kayu)
Serta perluasan akses, literasi dan kefasihan keuangan misalnya melalui Koperasi Merah Putih)untuk aktivitas pengolahan pertanian baru.
“Pinjaman lunak, jaminan kredit, dan hibah untuk perusahaan rintisan dan pengolah skala kecil; Subsidi alat dan mesin dan pertanian maupun pengolah hasil pertanian,” tulisnya.
Melansir Reuters, Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi dalam jumpa pers menjelaskan Jepang akan memperkuat pengawasan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan.
Jepang juga telah mengirim “pesan yang tepat” ke China, ujar Hayashi tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Sebagai informasi, Iwo Jima terletak 1.000 km (620 mil) di selatan Tokyo.
Pernyataan dari Staf Gabungan Jepang selama akhir pekan mengatakan bahwa Liaoning, disertai beberapa kapal lain, berlayar di laut dalam zona ekonomi eksklusif Jepang dekat Minami Torishima, sebuah pulau terpencil di sebelah timur Iwo Jima.
Jepang juga mengkonfirmasi jet tempur dan helikopter lepas landas dan mendarat dari Liaoning di perairan tenggara Iwo Jima pada hari Minggu.
Kementerian luar negeri Tiongkok menjelaskan pelayaran kapal induk tersebut sebagai sepenuhnya sejalan dengan hukum dan praktik internasional.
Juru bicara kementerian luar negeri China, Lin Jian mengatakan dalam jumpa pers rutin bahwa Tiongkok selalu menerapkan kebijakan pertahanan nasional yang defensif dan mendesak Jepang untuk melihat masalah tersebut secara objektif dan rasional.
